JurnalLugas.Com – Skandal mega korupsi kembali mencuat ke permukaan. Kali ini, PT Duta Palma Group didakwa oleh Kejaksaan Agung atas dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dalam bisnis perkebunan kelapa sawit yang berlangsung di Kabupaten Indragiri Hulu, Riau, sejak tahun 2004 hingga 2022. Nilai kerugian negara tidak main-main: mencapai Rp4,79 triliun dan 7,88 juta dolar Amerika Serikat (AS).
Dalam sidang yang digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta pada Selasa, 15 April 2025, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Bertinus Haryadi Nugroho memaparkan secara rinci bagaimana perusahaan yang terdiri dari tujuh entitas anak usaha termasuk PT Palma Satu, PT Seberida Subur, hingga PT Asset Pacific melakukan praktik korupsi secara sistematis untuk memperkaya diri sendiri dan korporasi.
“Perbuatan korupsi dilakukan dengan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi,” ujar JPU.
Skema TPPU dan Aliran Dana Mencurigakan
Modus pencucian uang dilakukan dengan mengalirkan dana hasil kejahatan ke PT Darmex Plantations holding perusahaan kelapa sawit milik Surya Darmadi. Dana itu kemudian disalurkan kembali untuk pembagian dividen, pembayaran utang pemegang saham, hingga penyertaan modal ke sejumlah perusahaan terafiliasi, seperti PT Asset Pacific, PT Monterado Mas, dan PT Alfa Ledo.
JPU mengungkapkan bahwa dana-dana tersebut digunakan untuk pembelian atau penguasaan aset atas nama pribadi maupun korporasi, dengan tujuan menyamarkan asal usul uang hasil kejahatan.
Dampak Ekonomi Lebih Besar dari Dugaan Awal
Tak hanya menyebabkan kerugian keuangan negara, kasus ini juga berdampak luas terhadap perekonomian nasional. JPU menyebut total kerugian perekonomian negara akibat tindakan ilegal ini mencapai Rp73,92 triliun, yang mencakup kerugian rumah tangga dan pelaku usaha.
Izin Perkebunan Diatur di Balik Meja
Dalam pengusutan kasus ini, PT Palma Satu hingga PT Kencana Amal Tani diketahui telah membuka lahan di kawasan hutan tanpa izin yang sah. Mereka tetap memperoleh izin lokasi dan Izin Usaha Perkebunan (IUP) dari Bupati Indragiri Hulu, meskipun tidak memenuhi syarat lingkungan seperti AMDAL, UKL, dan UPL.
Lebih parah lagi, kegiatan perkebunan dilakukan tanpa izin pelepasan kawasan hutan. Negara pun kehilangan potensi pendapatan dari Dana Reboisasi (DR), Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH), hingga Sewa Penggunaan Kawasan Hutan.
Suap dan Gratifikasi dalam Proses Perizinan
JPU membeberkan adanya praktik suap untuk memperlancar proses perizinan. Uang diberikan kepada sejumlah pejabat Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Indragiri Hulu, mulai dari puluhan hingga ratusan juta rupiah, termasuk kepada Amedtribja Praja dan Manap Tambunan.
Dana suap ini digunakan untuk pengurusan IUP, penerbitan rekomendasi teknis, hingga kegiatan survei lapangan semuanya dilakukan untuk melegalkan kegiatan yang sebetulnya melanggar hukum.
Kerusakan Lingkungan dan Pengabaian Kewajiban Sosial
Selain merusak kawasan hutan, perusahaan-perusahaan tersebut juga tidak melibatkan masyarakat petani, sebagaimana diamanatkan oleh peraturan. Mereka gagal membangun kebun plasma minimal 20% dari total luas kebun, sebuah kewajiban yang penting untuk mencegah konflik sosial.
Deretan Keuntungan Ilegal Perusahaan
Berikut rincian dugaan hasil korupsi yang diperoleh masing-masing entitas dalam Duta Palma Group:
- PT Palma Satu: Rp1,4 triliun + 3,29 juta USD
- PT Seberida Subur: Rp733,92 miliar + 116.553 USD
- PT Banyu Bening Utama: Rp1,65 triliun + 429.624 USD
- PT Panca Agro Lestari: Rp877,74 miliar + 1,58 juta USD
- PT Kencana Amal Tani: Rp2,47 triliun + 2,47 juta USD
Ancaman Hukuman Berat Menanti
Atas perbuatannya, PT Duta Palma Group dijerat dengan sejumlah pasal berat dalam UU Tipikor dan UU TPPU, termasuk Pasal 2 dan 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diperbarui dengan UU Nomor 20 Tahun 2001, serta Pasal 3 dan 4 UU Nomor 8 Tahun 2010.
Kasus ini menambah deretan panjang skandal korporasi besar yang mengeksploitasi sumber daya alam tanpa memperhatikan hukum, lingkungan, dan masyarakat. Publik kini menanti langkah tegas aparat penegak hukum demi tegaknya keadilan dan pemulihan kerugian negara.
Baca berita hukum dan korupsi terupdate lainnya hanya di JurnalLugas.Com
