JurnalLugas.Com – Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) resmi menyetujui usulan tambahan anggaran Lembaga Administrasi Negara (LAN) untuk tahun 2025 senilai Rp100.855.974.210. Keputusan tersebut diambil dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama LAN, Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), dan Ombudsman RI (ORI) yang digelar di Kompleks Parlemen Senayan, Rabu (23/4/2025).
Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Aria Bima, yang menegaskan bahwa persetujuan tambahan dana tersebut akan memperkuat pelaksanaan tugas strategis LAN dalam mendukung agenda reformasi birokrasi nasional.
“Komisi II DPR RI menyetujui usulan tambahan anggaran yang diajukan LAN,” ujar Aria Bima dalam forum tersebut.
Fokus pada Transformasi Digital ASN
Dari total tambahan anggaran yang disetujui, sebanyak Rp91,39 miliar dialokasikan khusus untuk mendukung tugas dan fungsi pokok LAN yang kini diperluas seiring perubahan struktur kelembagaan. Sedangkan Rp9,46 miliar akan digunakan untuk membiayai gaji 124 calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang telah lulus seleksi namun belum diangkat.
Kepala LAN, Muhammad Taufiq, mengungkapkan bahwa perubahan struktur LAN menjadikan lembaganya bertanggung jawab terhadap strategi baru pengembangan kompetensi aparatur negara. Salah satu target ambisius yang dibidik adalah mendorong literasi digital ASN secara masif.
“Tambahan anggaran tahun 2025 ini akan dipergunakan untuk menunjang kegiatan strategis, terutama program-program transformasional sesuai struktur baru LAN,” ujar Taufiq.
Ia menambahkan bahwa sesuai target dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), LAN harus memastikan minimal 50 persen ASN telah melek digital pada 2025 dan mencapai 90 persen pada 2029.
Terkendala Anggaran Pengangkatan ASN
Taufiq juga menjelaskan bahwa 124 calon CPNS dan PPPK yang telah lolos seleksi pada 2024 belum bisa diangkat karena keterbatasan anggaran.
“Mereka belum bisa diangkat karena anggaran belum tersedia,” jawab Taufiq ketika menjawab pertanyaan Aria Bima mengenai alokasi Rp9 miliar untuk kebutuhan pengangkatan pegawai baru.
Dengan tambahan anggaran yang telah disetujui DPR, diharapkan program-program prioritas LAN bisa berjalan optimal dan reformasi birokrasi berbasis digital makin cepat terealisasi.
Untuk berita politik, hukum, dan perkembangan nasional terkini lainnya, kunjungi JurnalLugas.com.
