JurnalLugas.Com – Pemerintah terus memperkuat komitmennya dalam meningkatkan kualitas pendidikan melalui perbaikan infrastruktur sekolah. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Dody Hanggodo, mengungkapkan bahwa total anggaran sebesar Rp10 triliun telah disiapkan untuk mendukung pelaksanaan Program Sekolah Rakyat tahap I dan II.
“Untuk Program Sekolah Rakyat, anggarannya bersumber dari APBN dan dikelola oleh Kementerian PUPR. Total dana yang disiapkan untuk dua tahap program ini mencapai Rp10 triliun,” ujar Dody dalam keterangan pers di Jakarta, Senin, 26 Mei 2025.
Namun demikian, Dody menjelaskan bahwa anggaran tersebut belum tentu terserap seluruhnya dalam tahun ini. Sebagian besar realisasi diproyeksikan akan berlangsung pada tahun 2026. Oleh karena itu, Kementerian PUPR menargetkan agar penyelesaian tahap II dapat rampung paling lambat Juni 2026.
65 Sekolah Sudah Mulai Direvitalisasi
Penanganan infrastruktur tahap I telah dimulai, dengan menyasar 100 sekolah rakyat yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Dari jumlah tersebut, 65 sekolah kini telah memasuki tahap renovasi ringan hingga sedang, meliputi perbaikan non-struktural seperti fasilitas kelas, plafon, hingga pengecatan.
Rinciannya, 13 sekolah berada di wilayah Sumatera, 34 di Pulau Jawa, 3 di Kalimantan, 8 di Sulawesi, 3 di Bali dan Nusa Tenggara, serta masing-masing 2 sekolah di Maluku Utara dan Papua.
“Kami targetkan 65 sekolah yang sudah mulai direnovasi ini selesai pada awal Juli. Untuk 35 sisanya masih dalam proses survei lokasi dan ditargetkan selesai paling lambat September 2025, bahkan diusahakan lebih cepat yakni pada Juli atau Agustus,” kata Dody.
Tahap II Fokus pada Pembangunan Baru
Berbeda dari tahap I yang lebih berfokus pada renovasi bangunan eksisting, tahap II akan difokuskan pada pembangunan sekolah baru di lokasi yang belum memiliki fasilitas pendidikan memadai.
Dari 219 usulan lokasi tahap II, sebanyak 35 lokasi telah disetujui. Sementara 69 lokasi lainnya masih dalam proses verifikasi karena kendala legalitas lahan, dan 115 lokasi tidak memenuhi syarat karena ketidaksesuaian dengan ketentuan teknis atau administratif.
“Kami akan berkoordinasi dengan Kemendagri dan Kemensos untuk mencarikan pengganti dari lokasi yang tidak disetujui. Diharapkan lokasi baru yang diusulkan bisa segera memenuhi syarat agar pelaksanaan pembangunan tidak tertunda,” tambahnya.
Program Sekolah Rakyat menjadi salah satu langkah strategis pemerintah dalam menciptakan akses pendidikan yang layak dan merata di seluruh penjuru negeri. Diharapkan, keberhasilan program ini dapat menjadi fondasi kuat dalam pembangunan sumber daya manusia Indonesia di masa mendatang.
Untuk informasi lebih lanjut dan berita terkini lainnya, kunjungi JurnalLugas.Com.
