JurnalLugas.Com — Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Abraham Sridjaja, angkat bicara mengenai gelombang serangan digital terhadap Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, yang dinilai sarat fitnah dan disinformasi. Ia menyebut serangan tersebut bukanlah bagian dari kritik konstruktif, melainkan bentuk teror digital yang membahayakan tatanan demokrasi.
“Yang dihadapi Pak Bahlil saat ini bukan kritik, tapi serangan sistematis yang menyebarkan hoaks dan visual palsu berbasis AI. Ini ancaman nyata terhadap pejabat publik yang sedang bekerja untuk kepentingan rakyat kecil,” ujar Abraham, Minggu (8/6/2025).
Kebijakan Pro-Rakyat Picu Kepanikan Elit Tertentu
Abraham menjelaskan, akar dari serangan itu tak lepas dari langkah berani Bahlil dalam melakukan koreksi atas pengelolaan tambang nasional. Salah satunya dengan mencabut izin usaha tambang yang terbengkalai dan mengalokasikannya kepada koperasi serta pelaku UMKM di sektor pertambangan.
“Pak Bahlil sedang mengembalikan kendali sumber daya alam kepada rakyat, sesuai amanat konstitusi. Tapi tentu saja, hal ini mengganggu kepentingan kelompok elit yang selama ini menikmati akses eksklusif terhadap kekayaan negara,” tegasnya.
Ia menambahkan, langkah tersebut merupakan koreksi historis terhadap model lama yang memprioritaskan segelintir korporasi raksasa.
“Sumber daya alam bukan milik segelintir orang. Konstitusi kita jelas: dikuasai oleh negara dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat,” tambah anggota Komisi I DPR RI itu.
Disinformasi AI dan Manipulasi Opini Publik
Dalam pernyataannya, Abraham juga menyoroti penyebaran konten-konten digital palsu, termasuk foto-foto yang direkayasa menggunakan teknologi kecerdasan buatan (AI) yang disebarkan melalui akun-akun anonim dan buzzer.
“Ini bukan kebetulan. Kita melihat narasi palsu dibuat sedemikian rupa, seolah-olah itu fakta. Tujuannya hanya satu: menciptakan keraguan publik terhadap kebijakan Pemerintah yang sah,” ujarnya.
Klarifikasi Isu Tambang Raja Ampat
Lebih lanjut, Abraham juga mengklarifikasi isu sensitif soal izin tambang di wilayah Raja Ampat, yang ramai dikaitkan dengan Bahlil. Ia menyatakan bahwa izin tersebut merupakan warisan dari menteri sebelumnya dan kini sedang dievaluasi secara menyeluruh.
“Justru Menteri Bahlil yang menghentikan proses itu. Tapi publik disuguhi narasi seolah-olah beliau yang memberi izin. Ini bentuk pembalikan fakta yang menyesatkan,” kata Abraham menutup pernyataannya.
Fenomena ini menjadi alarm serius bagi kehidupan demokrasi digital di Indonesia. Ketika pejabat publik yang menjalankan kebijakan pro-rakyat justru diserang secara brutal melalui teknologi dan manipulasi informasi, maka ketahanan informasi nasional patut dipertanyakan.
Untuk berita selengkapnya dan update terbaru seputar politik dan kebijakan publik, kunjungi JurnalLugas.Com.
