JurnalLugas.Com — Sengketa batas wilayah antara Pemerintah Provinsi Aceh dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara terkait kepemilikan empat pulau kembali memanas. Anggota Komisi II DPR RI, Agustina Mangande, meminta pemerintah pusat turun tangan secara aktif untuk memediasi konflik tersebut agar tidak berkembang menjadi ketegangan yang lebih luas.
Keempat pulau yang diperebutkan yakni Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Kecil, dan Pulau Mangkir Besar. Perselisihan mencuat setelah Pemerintah Aceh menolak hasil verifikasi Kementerian Dalam Negeri yang menetapkan bahwa keempat pulau itu berada dalam wilayah administrasi Sumatera Utara.
“Pemerintah pusat perlu segera memediasi agar semua pihak duduk bersama dan menyampaikan argumen secara terbuka dengan dukungan data geografis, historis, dan budaya,” kata Agustina, Minggu (15/6/2025).
Agustina memperingatkan bahwa konflik batas wilayah ini tidak boleh dianggap sepele. Ia menyinggung sejarah panjang konflik di Aceh sebagai alasan perlunya pendekatan yang hati-hati dan penyelesaian jangka panjang.
Tiga Faktor Penyebab Sengketa
Lebih lanjut, Agustina memaparkan tiga akar persoalan yang kerap memicu sengketa batas wilayah antardaerah. Pertama, perbedaan penafsiran terhadap batas wilayah administratif. Kedua, perbedaan kepentingan ekonomi di wilayah yang disengketakan. Ketiga, minimnya perhatian pemerintah pusat dan daerah dalam pembangunan infrastruktur serta pelayanan publik di kawasan perbatasan.
“Pemerintah pusat tidak boleh pasif, harus segera bertindak sebagai penengah agar sengketa ini tidak melebar menjadi ketegangan politik yang bisa mengganggu stabilitas kawasan,” tegas Agustina.
Prabowo Subianto Turun Tangan
Dalam pernyataan terpisah, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengungkap bahwa Presiden Prabowo Subianto telah mengambil alih persoalan ini secara langsung.
“Hasil komunikasi DPR RI dengan Presiden, bahwa Presiden mengambil alih persoalan batas pulau antara Provinsi Aceh dan Sumatera Utara,” ujar Dasco kepada media, Sabtu (14/6).
Dasco juga menyebutkan bahwa Presiden Prabowo akan mengumumkan keputusan resminya dalam waktu dekat.
“Pekan depan akan diambil keputusan oleh Presiden tentang hal itu,” tambahnya.
Langkah cepat Presiden Prabowo dinilai penting untuk mencegah konflik wilayah ini berkembang menjadi persoalan politik yang lebih besar, sekaligus menunjukkan komitmen pemerintah pusat dalam menjaga kesatuan wilayah nasional.
Baca berita politik dan nasional lainnya hanya di JurnalLugas.Com
