JurnalLugas.Com — Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, pada Rabu (30/7/2025), menerima laporan langsung dari Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengenai perkembangan program cetak sawah baru yang tersebar di berbagai wilayah strategis, termasuk di luar Jawa seperti Papua, Kalimantan, dan Sumatera.
Menurut Amran, proses cetak sawah tersebut telah memasuki tahap pelaksanaan dan menunjukkan kemajuan signifikan. “Presiden menanyakan sejauh mana perkembangan cetak sawah, dan saya sampaikan bahwa pengerjaan di Papua Selatan, Kalimantan Selatan dan Tengah, serta Sumatera Selatan saat ini berjalan sesuai rencana,” ungkapnya usai pertemuan dengan Presiden di Istana Kepresidenan.
Stok Beras Aman: 4,2 Juta Ton
Dalam kesempatan yang sama, Mentan Amran juga menyampaikan kondisi terbaru terkait cadangan beras nasional. Ia menjelaskan bahwa pasokan beras yang disiapkan untuk program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) mencapai lebih dari 1,3 juta ton, ditambah 365 ribu ton yang dialokasikan untuk bantuan sosial.
“Jika digabungkan, beras untuk intervensi pasar dan bantuan sosial mencapai 1,5 juta ton. Sementara total stok nasional kita saat ini sebesar 4,2 juta ton, sehingga kondisi cadangan aman,” ujar Amran.
Target 225.000 Hektare Sawah Baru di 2025
Program cetak sawah dan optimalisasi lahan yang dicanangkan Kementerian Pertanian merupakan bagian dari upaya besar pemerintah untuk meningkatkan ketahanan pangan nasional. Di bawah arahan Presiden Prabowo, target luasan sawah baru pada 2025 ditetapkan sebesar 225.000 hektare.
“Cetak sawah bukan hanya soal perluasan lahan, tapi juga bagian dari misi swasembada pangan yang sedang kita kejar bersama,” kata Amran.
Evaluasi Harian Luas Tambah Tanam (LTT)
Dalam rapat terbatas yang digelar pada April lalu di Jakarta, Amran menekankan bahwa pemantauan luas tanam harus dilakukan secara harian. Ia mengingatkan bahwa keberhasilan produksi pangan tidak dapat dicapai hanya dengan laporan bulanan.
“Kita harus ubah paradigma. Kalau ingin hasil maksimal dalam produksi pangan, maka pengawasan harus setiap hari, bukan menunggu sebulan baru dievaluasi,” tegasnya dalam rapat evaluasi LTT, optimasi lahan, dan program cetak sawah rakyat (CSR).
Rp12 Triliun untuk Irigasi Pertanian
Untuk mendukung pencapaian target tersebut, Kementerian Pertanian menggandeng Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dalam revitalisasi jaringan irigasi. Total anggaran yang disiapkan pemerintah untuk proyek irigasi pertanian tahun ini mencapai Rp12 triliun.
Dana tersebut dialokasikan untuk pembangunan dan perbaikan jaringan irigasi primer, sekunder, dan tersier guna memastikan distribusi air ke lahan-lahan pertanian dapat berjalan optimal, terutama di kawasan cetak sawah baru.
“Infrastruktur air menjadi salah satu penentu keberhasilan panen. Tanpa irigasi yang baik, usaha cetak sawah bisa terganggu,” ujar Amran saat diwawancarai di sela kunjungan lapangan.
Target Produksi 32 Juta Ton Padi
Melalui berbagai program strategis tersebut, Mentan menargetkan produksi padi nasional pada tahun ini dapat menembus angka 32 juta ton. Ia optimis angka tersebut dapat dicapai dengan pengawalan intensif terhadap perluasan lahan, penyediaan benih unggul, serta distribusi pupuk yang lebih terarah.
“Dengan kolaborasi lintas sektor dan kerja konkret di lapangan, target 32 juta ton padi bisa kita raih. Ini bukan sekadar angka, tapi soal memastikan rakyat kita cukup pangan,” jelasnya.
Presiden Panggil Sejumlah Menteri dan Tokoh Nasional
Selain Mentan Amran, beberapa pejabat tinggi negara juga terlihat hadir di Istana Negara pada hari yang sama. Di antaranya Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani, Wakil Menteri Ekonomi Kreatif Irene Umar, serta Menteri Perumahan Maruarar Sirait. Hadir pula Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Tony Wenas.
Di waktu terpisah, Presiden Prabowo dijadwalkan melakukan pembahasan strategis bersama Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, serta Kepala PPATK Ivan Yustiavandana. Pertemuan ini menandakan upaya pemerintah memperkuat sinergi lintas sektor, tidak hanya dalam bidang pangan, tetapi juga hukum dan ekonomi.
📌 Sumber informasi aktual dan terpercaya hanya di
🔗 https://www.JurnalLugas.Com
