JurnalLugas.Com — Menjelang peringatan HUT ke-80 Kemerdekaan RI, tensi politik di tanah air mendadak meninggi. Sejumlah aksi protes terhadap kebijakan pemerintah yang dinilai merugikan rakyat dilakukan dengan cara unik: mengibarkan bendera bajak laut khas serial One Piece. Fenomena ini memicu beragam reaksi, termasuk kekhawatiran berlebihan dari sebagian pihak di pemerintahan.
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengingatkan agar persoalan ini tidak dipelintir menjadi isu pemecah belah bangsa. Ia menilai, mengaitkan kecintaan penggemar One Piece dengan sikap anti-NKRI adalah pemahaman yang keliru.
Menurutnya, banyak kalangan, khususnya generasi tua, yang tidak familiar dengan dunia One Piece. “Perbedaan pemahaman ini berpotensi memunculkan salah tafsir. Karena itu, jangan sampai bendera yang berasal dari karya fiksi ini dianggap sebagai simbol perlawanan terhadap negara,” jelas Dasco, Jumat (1/8/2025).
Simbol Hiburan Disalahartikan
Dasco menambahkan, stigma bahwa bendera bergambar tengkorak identik dengan separatisme atau makar sama sekali tidak tepat. Ia memberi contoh, bahkan staf di kantornya yang sudah berkeluarga pun mengaku sebagai penggemar One Piece atau yang dikenal sebagai Nakama.
“Ini murni bagian dari budaya populer, bukan simbol politik. Hanya saja, karena tidak semua orang mengenalnya, muncullah salah paham,” ujarnya.
Merah Putih Tetap Utama
Meski demikian, Dasco menegaskan bahwa bendera Merah Putih tetap menjadi satu-satunya lambang resmi negara yang harus dikibarkan saat peringatan Hari Kemerdekaan. Ia mengimbau agar momentum 17 Agustus tetap dimanfaatkan untuk memperkuat rasa persatuan.
“Tidak perlu lagi memperdebatkan soal ini. Mari kita jadikan perayaan kemerdekaan sebagai momen yang mempersatukan bangsa,” katanya.
Protes Kreatif Jadi Bahasa Rakyat
Penggunaan simbol populer seperti bendera One Piece dalam aksi protes bukan hanya terjadi di Indonesia. Di berbagai negara, budaya pop sering menjadi sarana menyampaikan pesan politik secara kreatif. Di mata generasi muda, ini adalah bentuk ekspresi yang mudah dipahami, namun bagi sebagian kalangan yang tidak akrab dengan budaya pop, hal tersebut justru menimbulkan kecemasan.
Pengamat menilai, respons berlebihan dari pemerintah terhadap simbol seperti ini justru menunjukkan adanya jarak pemahaman dengan masyarakat. Alih-alih membungkam atau menstigmatisasi, pemerintah seharusnya membuka ruang dialog untuk memahami pesan yang ingin disampaikan rakyat.
Dengan begitu, aspirasi masyarakat tetap tersalurkan tanpa menimbulkan kesalahpahaman yang berpotensi memperlebar jurang komunikasi antara penguasa dan rakyat. Dalam negara demokrasi, kritik adalah bagian dari kesehatan politik, bukan ancaman yang harus dibungkam.
