JurnalLugas.Com – Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) Angga Raka Prabowo meminta masyarakat lebih kritis terhadap konten-konten manipulatif berbasis kecerdasan buatan (AI) yang banyak beredar di media sosial. Ia menekankan, konten tersebut sering kali bernuansa provokatif, mengandung informasi palsu, dan bisa menimbulkan kesalahpahaman publik.
Angga menyoroti beredarnya konten AI yang menarasikan aksi unjuk rasa di depan Kompleks MPR/DPR/DPD RI pada Senin (25/8). Menurutnya, manipulasi digital semacam ini dapat mengaburkan aspirasi yang sebenarnya disampaikan langsung oleh peserta aksi.
Ia menegaskan, praktik disinformasi, fitnah, dan ujaran kebencian (DFK) melalui rekayasa konten AI berpotensi merusak tatanan demokrasi. “Ketika sebuah gerakan murni masyarakat sudah dipelintir oleh manipulasi digital, substansi perjuangan mereka jadi bias,” kata Angga.
Bahas Strategi Ruang Digital Aman
Dalam pertemuan di Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO), Angga mengungkapkan bahwa dirinya berdiskusi dengan Kepala PCO Hasan Nasbi dan jajaran pemerintah terkait strategi menghadapi ancaman tersebut.
“Kami tidak ingin masyarakat diarahkan oleh kabar yang salah. Negara punya kewenangan hukum untuk melindungi publik dari konten manipulatif,” ujarnya.
Dorongan ke Platform Digital
Lebih lanjut, Angga meminta platform media sosial untuk ikut bertanggung jawab dengan menerapkan sistem deteksi otomatis terhadap konten AI yang menyesatkan. Menurutnya, teknologi mereka memungkinkan untuk mengidentifikasi konten buatan AI sehingga bisa segera dihapus sebelum menyebar luas.
“Kalau sistemnya berjalan, harusnya mereka bisa tahu mana konten asli dan mana yang palsu. Konten manipulatif itu seharusnya langsung dihapus oleh platform,” jelasnya.
Namun, Angga menegaskan bahwa kebijakan penghapusan tidak bertujuan membatasi kebebasan berekspresi masyarakat. Langkah itu hanya diarahkan pada konten rekayasa yang bisa memicu konflik dan kebencian.
“Kami tidak ingin demokrasi kita tercoreng oleh konten yang dibuat seolah-olah kejadian nyata, padahal rekayasa lama yang diputar kembali,” tambahnya.
Komitmen Pemerintah Menjaga Demokrasi
Angga juga menyampaikan bahwa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto konsisten menjaga prinsip demokrasi. Menurutnya, kritik dari masyarakat tetap dihargai sebagai bagian dari koreksi.
“Sejak lama Pak Prabowo menunjukkan sikap menerima kritik. Itu bukan sesuatu yang dianggap ancaman, justru jadi masukan untuk perbaikan kebijakan,” ungkap Angga.
Ia menutup dengan menekankan pentingnya kerja sama antara pemerintah, platform digital, media, dan masyarakat untuk memperkuat ruang digital dari pengaruh konten manipulatif berbasis AI.
Baca berita lainnya di 👉 JurnalLugas.Com
