JurnalLugas.Com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengeluarkan arahan tegas kepada seluruh kepala daerah agar menunda perjalanan ke luar negeri dan tidak menggelar acara berlebihan, termasuk pesta mewah maupun hiburan besar. Instruksi ini ditekankan seiring meningkatnya aksi demonstrasi di berbagai daerah dalam sepekan terakhir.
Menurut Tito, langkah tersebut penting untuk menjaga stabilitas sosial dan meredam keresahan masyarakat. “Hal ini diperlukan agar situasi tetap kondusif dan gejolak tidak semakin meluas,” ujarnya di Jakarta, Senin (1/9/2025).
Peran Kepala Daerah Jadi Kunci
Mendagri menegaskan, kepala daerah memiliki tanggung jawab besar dalam menciptakan suasana tenang di tengah tekanan sosial dan ekonomi. Ia mengingatkan agar para pejabat berhati-hati dalam menyampaikan pernyataan publik.
“Setiap pernyataan harus sesuai tugas pokok dan fungsi agar tidak menimbulkan salah tafsir yang berpotensi memperkeruh keadaan,” kata Tito.
Dengan demikian, pejabat di daerah diharapkan mampu menjadi penyejuk, bukan justru menambah keresahan di tengah masyarakat yang sudah menghadapi berbagai kesulitan.
Penilaian Pengamat Politik
Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Iwan Setiawan, menilai instruksi Mendagri Tito sebagai langkah tepat untuk menjaga kondusivitas. Menurutnya, kebijakan tersebut mencerminkan sikap empati pemerintah terhadap rakyat.
“Ini bentuk kepedulian pejabat terhadap kondisi masyarakat. Ketika pejabat tidak pamer kemewahan dan lebih merakyat, potensi gejolak sosial bisa ditekan,” jelas Iwan.
Iwan menambahkan, pola komunikasi pejabat daerah juga memegang peranan penting. Kepala daerah, kata dia, harus peka membaca psikologis masyarakat sehingga tidak salah dalam memilih kata saat berbicara di ruang publik.
“Jika komunikasi publik dilakukan dengan baik, masyarakat merasa lebih tenang. Kepala daerah seharusnya hadir sebagai peneduh, bukan pemicu kemarahan,” ujarnya.
Empati Lebih Efektif Dibanding Pendekatan Keamanan
Lebih lanjut, Iwan mendukung strategi pemerintah yang mengedepankan pendekatan empati ketimbang hanya mengandalkan aspek keamanan. Menurutnya, langkah ini lebih efektif dalam menurunkan tensi sosial.
“Pendekatan empati lebih bisa diandalkan untuk meredakan ketegangan. Jika dikombinasikan dengan kebijakan yang pro rakyat, stabilitas di daerah dapat terjaga dengan lebih baik,” tutur Iwan.
Menjaga Stabilitas Nasional
Arahan Mendagri ini sekaligus menjadi peringatan bagi pejabat daerah agar lebih berhati-hati dalam bersikap dan menempatkan kepentingan masyarakat sebagai prioritas utama. Dengan menunda perjalanan ke luar negeri, menghindari pesta berlebihan, serta menjaga komunikasi publik, kepala daerah diharapkan mampu meredam potensi konflik dan memperkuat rasa percaya masyarakat kepada pemerintah.
