JurnalLugas.Com – Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa (Pemdes) bersama Kejaksaan Agung memperkenalkan aplikasi Jaga Desa sebagai instrumen pengawasan digital terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di seluruh Indonesia. Program ini menyasar 75.266 desa yang selama ini mengelola dana desa dengan nilai mencapai ratusan triliun rupiah.
Dirjen Bina Pemdes, Laode Ahmad P. Bolombo, menilai sistem ini menjadi langkah strategis untuk memastikan keuangan desa berjalan transparan. Menurutnya, jumlah desa di Indonesia yang begitu besar membuat mekanisme pengawasan manual tidak lagi cukup. Karena itu, aplikasi berbasis digital hadir untuk menjawab tantangan tersebut dan memperkuat tata kelola pemerintahan desa.
Laode juga menekankan pentingnya penyelarasan program desa dengan kebijakan pusat maupun daerah. Sinkronisasi anggaran dari tingkat desa hingga APBN dan APBD disebutnya sebagai kunci agar pembangunan berjalan lebih terarah dan akuntabel.
Jaksa Intelijen Ikut Terlibat
Dari pihak Kejaksaan Agung, Jamintel Reda Manthovanis menuturkan bahwa jaksa intelijen akan diterjunkan guna mendukung pembangunan desa. Menurutnya, visi pembangunan pemerintahan saat ini menempatkan desa sebagai pusat pemerataan ekonomi, sekaligus sarana untuk menurunkan angka kemiskinan.
Reda mengingatkan bahwa banyak perkara hukum yang menjerat kepala desa berkaitan dengan penyalahgunaan dana desa. Karena itu, sistem pengawasan berbasis aplikasi seperti Jaga Desa dianggap penting agar potensi penyimpangan bisa ditekan.
Fitur Laporan Pengaduan
Aplikasi Jaga Desa yang diluncurkan awal Februari 2025 dilengkapi dengan tiga kanal laporan. Pertama, kanal LAPDU Umum untuk aduan masyarakat terkait keuangan desa. Kedua, kanal LAPDU Khusus yang hanya bisa diakses oleh kepala desa dan kejaksaan negeri setempat agar laporan yang bersifat sensitif tetap terjaga kerahasiaannya. Ketiga, kanal Indikasi Penyimpangan sebagai bahan klarifikasi terhadap laporan yang masuk.
Dengan integrasi antara Kemendagri, Kemendes, dan Kejaksaan Agung, mekanisme pengawasan diharapkan lebih cepat, terarah, dan efektif. Setiap kepala desa diwajibkan memasukkan data aktivitas penggunaan anggaran ke aplikasi, sehingga seluruh transaksi tercatat dengan jelas.
Dana Desa Jadi Fokus Utama
Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Ahmad Riza Patria, menegaskan bahwa dana desa sejak 2015 menjadi motor utama pembangunan di lebih dari 72 ribu desa. Hingga kini, alokasinya sudah melampaui Rp 681 triliun. Kehadiran Jaga Desa, menurutnya, akan meningkatkan kesadaran pemerintah desa untuk lebih tertib administrasi dan disiplin dalam penggunaan dana tersebut.
Dukungan Pemerintah Daerah
Gubernur Bali, I Wayan Koster, memberikan apresiasi terhadap program ini. Ia melihat sinergi antara pemerintah daerah dan kejaksaan mampu memperkuat pertumbuhan ekonomi sekaligus membangun tata kelola desa yang bersih.
Ia menegaskan, Pemerintah Provinsi Bali siap mendukung penuh penerapan Jaga Desa. Seluruh kepala desa, perangkat adat, hingga pecalang diminta ikut mengawal jalannya program agar benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Dengan adanya Jaga Desa, pemerintah berharap praktik penyalahgunaan dana desa dapat ditekan secara signifikan, sementara transparansi dan akuntabilitas keuangan desa semakin kokoh.
Baca berita terbaru lainnya di: JurnalLugas.Com
