JurnalLugas.Com — Lonjakan harga minyak global yang menembus level ekstrem mulai mengguncang fondasi fiskal Indonesia. Di tengah tekanan tersebut, Lamhot Sinaga mendorong pemerintah mempertimbangkan langkah strategis berupa penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) untuk menjaga kesehatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026.
Dalam pandangannya, situasi saat ini tidak bisa lagi diperlakukan sebagai kondisi normal. Harga minyak dunia yang sempat menyentuh kisaran 140 dolar AS per barel jauh melampaui asumsi dasar Indonesian Crude Price (ICP) dalam APBN yang hanya berada di level 70 dolar AS.
“Selisih yang sangat lebar ini membuat tekanan fiskal meningkat tajam. Ini kondisi darurat yang membutuhkan respons cepat dan terukur,” ujar Lamhot dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (4/4/2026).
Ia menjelaskan, setiap kenaikan harga minyak sebesar 1 dolar AS per barel berpotensi menambah beban negara hingga sekitar Rp6 triliun. Dengan lonjakan hingga puluhan dolar, tekanan terhadap APBN bisa membengkak hingga ratusan triliun rupiah angka yang tidak kecil dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional.
Menurutnya, dinamika global menjadi pemicu utama kenaikan harga energi. Eskalasi konflik di Timur Tengah yang melibatkan Iran, Amerika Serikat, dan Israel turut meningkatkan ketidakpastian pasar energi. Selain itu, potensi gangguan distribusi di jalur vital seperti Selat Hormuz memperparah kekhawatiran pasokan global.
Dalam situasi tersebut, Lamhot menilai penyesuaian harga BBM bukan sekadar kebijakan menaikkan harga, melainkan langkah realistis untuk menjaga daya tahan fiskal negara.
“Ini bukan soal popularitas kebijakan, tetapi bagaimana negara bisa tetap berdiri kokoh menghadapi tekanan eksternal,” katanya.
Ia mengingatkan, tanpa langkah penyesuaian, beban subsidi dan kompensasi energi akan terus membengkak dan berisiko melemahkan struktur keuangan negara dalam jangka panjang.
Pandangan ini juga sejalan dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia, yang sebelumnya menegaskan pentingnya kebijakan energi yang adaptif terhadap perubahan global.
Meski demikian, Lamhot menekankan bahwa kebijakan tersebut harus diiringi perlindungan sosial yang kuat. Pemerintah diminta memastikan kelompok masyarakat rentan tetap terlindungi dari dampak kenaikan harga.
“Penyesuaian harus disertai mitigasi yang tepat agar masyarakat kecil tidak terbebani secara berlebihan,” ujarnya.
Ia juga mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk memahami bahwa kebijakan energi saat ini tidak bisa dilepaskan dari konteks global. Kesadaran kolektif dinilai penting untuk menjaga ketahanan energi sekaligus stabilitas ekonomi nasional di tengah gejolak dunia.
Di tengah ketidakpastian ini, keputusan pemerintah terkait harga BBM akan menjadi salah satu faktor kunci yang menentukan arah ekonomi Indonesia ke depan antara menjaga daya beli masyarakat atau menyelamatkan ketahanan fiskal negara.
Baca selengkapnya di JurnalLugas.Com
(SF)
