JurnalLugas.Com — Pemerintah mulai memetik efek fiskal dari pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Selain menjadi instrumen sosial, program bernilai ratusan triliun rupiah ini juga menciptakan aliran penerimaan pajak yang tidak kecil.
Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, mengungkapkan bahwa kontribusi pajak dari implementasi MBG berkisar antara 3 hingga 5 persen dari total anggaran yang direalisasikan. Dengan pagu program mencapai Rp335 triliun dalam APBN 2026, angka tersebut menjadi tambahan signifikan bagi kas negara.
“Pajak dari MBG langsung terpotong dari anggaran yang disalurkan. Kisaran penerimaannya sekitar 3 sampai 5 persen dari realisasi,” ujar Purbaya dalam keterangan di Jakarta, Senin (6/4/2026).
Lebih dari Sekadar Pajak
Namun, pemerintah menilai nilai strategis MBG tidak berhenti pada angka penerimaan pajak semata. Program ini disebut sebagai mesin penggerak ekonomi baru di tingkat daerah.
Menurut Purbaya, efek terbesar justru muncul dari aktivitas ekonomi turunan yang tercipta, mulai dari distribusi bahan pangan, operasional dapur umum, hingga penyerapan tenaga kerja lokal.
Ia menegaskan bahwa ketika aktivitas ekonomi meningkat, basis pajak juga akan ikut melebar. “Dampak paling mahal dari program ini adalah stabilitas ekonomi masyarakat dan terbukanya lapangan kerja,” ujarnya.
Dalam konteks global yang penuh tekanan akibat dinamika geopolitik, pemerintah melihat MBG sebagai bantalan sosial-ekonomi yang mampu menjaga daya beli masyarakat tetap stabil.
Serapan Anggaran Masih Bertahap
Meski begitu, pemerintah mengakui implementasi program ini belum sepenuhnya optimal. Evaluasi terus dilakukan agar penyaluran anggaran lebih efisien dan tepat sasaran.
Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara, sebelumnya melaporkan bahwa hingga 9 Maret 2026, realisasi anggaran MBG telah mencapai Rp44 triliun atau sekitar 13,1 persen dari total pagu.
Anggaran tersebut telah menjangkau lebih dari 61 juta penerima di seluruh Indonesia. Mayoritas penerima merupakan siswa sekolah, sementara sisanya berasal dari kelompok non-pelajar.
“Sekitar 50 juta penerima berasal dari kalangan siswa, dan lebih dari 10 juta lainnya merupakan masyarakat umum di luar sekolah,” kata Suahasil dalam konferensi pers APBN KiTa edisi Maret.
Jangkauan Nasional dan Dampak Sosial
Program MBG saat ini didukung oleh lebih dari 25 ribu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di berbagai daerah. Infrastruktur ini menjadi tulang punggung distribusi makanan bergizi bagi masyarakat.
Dengan skala yang masif, MBG tidak hanya menyasar isu gizi, tetapi juga menjadi bagian dari strategi besar pemerintah dalam memperkuat ketahanan sosial dan ekonomi nasional.
Pengamat kebijakan publik menilai, jika implementasi program terus diperbaiki, MBG berpotensi menjadi salah satu program paling berdampak dalam sejarah intervensi sosial di Indonesia.
Di sisi lain, tantangan tetap ada—mulai dari efektivitas distribusi hingga transparansi penggunaan anggaran. Pemerintah pun dituntut memastikan bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan benar-benar memberikan manfaat maksimal.
Baca berita lainnya di: https://JurnalLugas.Com
(SF)
