JurnalLugas.Com – Presiden Prabowo Subianto mengakui bahwa pergantian jajaran pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN) bukan keputusan yang mudah. Di balik langkah tersebut, terdapat pertimbangan berat karena sebagian pejabat yang diberhentikan merupakan sosok yang selama ini mendapatkan kepercayaan untuk menjalankan program strategis pemerintah.
Dalam keterangannya di Bogor, Jawa Barat, Rabu (3/6/2026), Prabowo menggambarkan keputusan itu sebagai langkah yang menguras emosi. Namun, ia menegaskan bahwa kepentingan masyarakat harus menjadi prioritas utama ketika negara menghadapi persoalan yang menyangkut integritas lembaga.
“Saya tentu tidak nyaman mengambil keputusan seperti ini, tetapi kepentingan rakyat harus berada di atas segalanya,” ujar Prabowo, menegaskan sikapnya dalam menghadapi situasi tersebut.
Presiden memilih tidak memberikan banyak komentar mengenai proses hukum yang kini berjalan. Ia menilai aparat penegak hukum harus bekerja secara independen tanpa tekanan maupun pengaruh dari pihak mana pun, termasuk dari lingkungan pemerintahan.
Menurut Prabowo, dirinya tidak ingin pernyataan yang disampaikan justru menimbulkan persepsi bahwa ada upaya memengaruhi jalannya penyelidikan.
Dalam kesempatan yang sama, Prabowo mengungkapkan bahwa dirinya teringat pesan mendiang ayahnya, Profesor Soemitro Djojohadikusumo, setiap kali menghadapi keputusan sulit.
Pesan tersebut, kata Presiden, selalu menjadi kompas moral ketika harus menentukan langkah yang berdampak besar terhadap kepentingan publik.
“Ketika muncul keraguan, saya selalu mengingat nasihat agar keberpihakan kepada rakyat menjadi dasar dalam mengambil keputusan,” tuturnya.
Pernyataan itu sekaligus menjadi penjelasan mengapa pemerintah memilih melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kepemimpinan BGN di tengah munculnya berbagai laporan terkait pelaksanaan program di lembaga tersebut.
Dugaan Kejanggalan Program Jadi Pemicu Evaluasi
Sebelum melakukan pergantian pimpinan, pemerintah menerima sejumlah laporan yang mengindikasikan adanya kekurangan tata kelola, kejanggalan administrasi, hingga dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan program yang berada di bawah koordinasi BGN.
Prabowo menilai kualitas kepemimpinan memiliki pengaruh besar terhadap arah sebuah organisasi. Karena itu, evaluasi terhadap pejabat yang memegang posisi strategis menjadi langkah penting untuk menjaga kepercayaan publik.
Menurutnya, organisasi yang dipimpin secara profesional dan berintegritas akan mampu menghasilkan kinerja yang baik. Sebaliknya, persoalan di tingkat pimpinan dapat berdampak langsung terhadap efektivitas program yang dijalankan.
Nanik S Deyang Pimpin Badan Gizi Nasional
Sebagai bagian dari restrukturisasi, Presiden menunjuk Nanik S Deyang sebagai Kepala Badan Gizi Nasional menggantikan Dadan Hindayana. Sebelumnya, Nanik menjabat sebagai Wakil Kepala BGN dan terlibat dalam berbagai program penguatan gizi nasional.
Selain itu, pemerintah juga menetapkan Agustina Arumsari dan Mayjen TNI Trenggono sebagai Wakil Kepala BGN yang baru. Keduanya menggantikan Letjen TNI (Purn) Lodewyk Pusung dan Irjen (Purn) Sony Sanjaya.
Pergantian tersebut diharapkan dapat memperkuat pengawasan internal sekaligus memastikan program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) tetap berjalan sesuai target.
Kejagung Dalami Dugaan Afiliasi Yayasan Mitra SPPG
Di sisi lain, Kejaksaan Agung tengah mendalami dugaan keterkaitan sejumlah yayasan mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dengan tiga mantan pimpinan BGN yang telah dicopot.
Direktur Penyidikan Jampidsus, Syarief Sulaeman Nahdi, mengungkapkan bahwa penyidik menemukan indikasi adanya hubungan kepemilikan tidak langsung antara sejumlah yayasan penerima penugasan dengan pihak-pihak tertentu yang kini menjadi objek penyelidikan.
“Kami sedang menelusuri pola hubungan dan kepemilikan yang diduga dilakukan melalui pihak lain,” kata Syarief.
Ia menjelaskan, proses penyidikan masih berlangsung untuk memastikan apakah terdapat pelanggaran dalam mekanisme penunjukan mitra maupun pemanfaatan anggaran program.
Kasus ini menjadi sorotan karena berkaitan dengan pelaksanaan program gizi nasional yang menyentuh jutaan penerima manfaat. Pemerintah menegaskan bahwa reformasi tata kelola dan transparansi akan menjadi fokus utama agar program strategis tersebut tetap berjalan efektif dan tepat sasaran.
Baca berita nasional, politik, hukum, dan kebijakan publik terbaru hanya di https://jurnallugas.com
(Catur)
