JurnalLugas.Com – Ketua DPR RI Puan Maharani meminta agar pola pelatihan bagi calon pengelola program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) dan Koperasi Nelayan Merah Putih (KNMP) diarahkan pada penguatan kemampuan manajerial.
Menurutnya, kompetensi pengelolaan organisasi dan usaha lebih relevan dengan tugas yang akan dijalankan para peserta dibandingkan latihan berorientasi kemiliteran.
Pernyataan tersebut disampaikan Puan menyusul evaluasi pemerintah terhadap pelaksanaan latihan dasar militer (latsarmil) bagi peserta Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) yang dipersiapkan menjadi manajer koperasi.
Usai mengikuti rapat paripurna di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (30/6/2026), Puan menilai pembekalan seharusnya lebih menitikberatkan pada keterampilan kepemimpinan, tata kelola koperasi, serta pengembangan usaha desa dan nelayan.
“Kami berharap pelatihan lebih diarahkan pada kemampuan manajerial agar para peserta siap menjalankan tugas sesuai tujuan program,” ujarnya.
DPR Minta Evaluasi Menyeluruh Pascainsiden Peserta Meninggal
Selain menyoroti materi pelatihan, Puan juga menyampaikan belasungkawa atas meninggalnya sejumlah peserta dalam rangkaian pelatihan sebelumnya. Ia menegaskan kejadian serupa tidak boleh kembali terjadi.
Menurutnya, evaluasi yang dilakukan pemerintah harus mencakup seluruh aspek penyelenggaraan, mulai dari metode pelatihan, standar keselamatan, pengawasan, hingga kesiapan penyelenggara.
DPR, lanjut Puan, akan mengawal proses evaluasi tersebut agar menghasilkan perbaikan nyata demi menjamin keamanan peserta pada pelaksanaan program berikutnya.
Kemhan Langsung Ubah Pendekatan Pelatihan
Sebelumnya, Kementerian Pertahanan memutuskan menghentikan penggunaan konsep latihan dasar kemiliteran bagi peserta SPPI yang akan bertugas sebagai pengelola KDKMP dan KNMP.
Kepala Biro Informasi Pertahanan Sekretariat Jenderal Kemhan, Brigjen TNI Rico Ricardo Sirait, menjelaskan bahwa pendekatan pelatihan kini difokuskan pada pembekalan bela negara yang dipadukan dengan pendidikan manajerial.
Dalam keterangannya, Rico menyebut perubahan tersebut merupakan hasil evaluasi yang dilakukan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin setelah insiden meninggalnya lima peserta selama pelaksanaan pelatihan sebelumnya.
Materi Fisik Berat Dikurangi, Kompetensi Pengelolaan Diperkuat
Seiring perubahan kebijakan tersebut, porsi latihan fisik dan aktivitas yang menyerupai pendidikan militer akan dikurangi.
Pemerintah akan memperkuat materi yang berkaitan dengan kepemimpinan, administrasi koperasi, pengelolaan keuangan, kewirausahaan, hingga strategi pemberdayaan masyarakat.
Langkah ini diharapkan mampu menghasilkan calon manajer koperasi yang tidak hanya memiliki semangat pengabdian kepada negara, tetapi juga mampu mengelola koperasi secara profesional dan berkelanjutan.
Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sendiri menjadi salah satu agenda pemerintah dalam memperkuat ekonomi kerakyatan melalui pengembangan koperasi di tingkat desa, kelurahan, dan komunitas nelayan.
Ikuti berita nasional terbaru, ekonomi, politik, dan kebijakan pemerintah lainnya di JurnalLugas.Com: https://jurnallugas.com
(Catur)
