JurnalLugas.Com — Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD mendesak pemerintah mengevaluasi total pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG), terutama kontrak dengan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Desakan tersebut muncul setelah jumlah penerima manfaat yang dilaporkan mengalami keracunan MBG disebut telah mencapai sekitar 51 ribu orang hingga awal September 2026. Angka itu jauh lebih tinggi dibandingkan catatan pada 2025 yang mencapai 12.658 kasus.
Menurut Mahfud, lonjakan tersebut menunjukkan adanya persoalan serius dalam kapasitas dan pola pengelolaan dapur MBG. Ia menilai kontrak SPPG perlu dihentikan dan sistem pelaksanaannya diperbaiki agar kejadian serupa tidak terus berulang.
“Kontraknya harus menyediakan makanan, tetapi kapasitasnya tidak kuat,” kata Mahfud dalam tayangan di kanal YouTube pribadinya.
Mahfud menyoroti kewajiban satu dapur SPPG yang harus menyediakan makanan bagi sekitar 2.000 anak setiap hari. Beban produksi sebesar itu, menurut dia, berpotensi menjadi masalah apabila tidak didukung kemampuan pengelolaan makanan yang memadai.
Ia bahkan menyarankan pemerintah mengambil risiko kerugian dengan membayar proyeksi keuntungan para pengelola SPPG apabila kontrak dihentikan. Langkah tersebut dinilai lebih baik dibandingkan membiarkan persoalan keamanan makanan terus terjadi.
“Pemerintah harus menanggung risiko kerugian daripada masalah terus berulang,” ujarnya.
Mahfud juga menawarkan alternatif pengelolaan MBG berbasis desa. Dalam skema tersebut, pengelolaan dapat melibatkan desa dengan dapur yang ditempatkan di masing-masing sekolah.
Menurutnya, pola tersebut bukan hanya berpotensi memperketat pengawasan terhadap makanan yang diberikan kepada siswa, tetapi juga dapat menggerakkan perekonomian masyarakat desa.
“Pengelolaan berbasis desa dan dapur di sekolah,” kata Mahfud.
Usulan itu pada dasarnya menempatkan aspek keamanan pangan sebagai prioritas utama dalam pelaksanaan MBG. Dengan pengawasan yang lebih dekat dan kapasitas produksi yang disesuaikan dengan kondisi lapangan, risiko makanan bermasalah diharapkan dapat ditekan.
Bagi pemerintah, sorotan terhadap SPPG menjadi pekerjaan penting di tengah perluasan program MBG. Evaluasi tidak hanya menyangkut jumlah makanan yang harus diproduksi, tetapi juga kemampuan dapur, distribusi, pengawasan, hingga standar keamanan pangan.
Kasus keracunan yang terus bertambah menjadi sinyal bahwa peningkatan skala program harus diikuti dengan penguatan sistem. Jangan sampai target distribusi makanan justru mengorbankan faktor keselamatan penerima manfaat.
Informasi dan berita terbaru lainnya dapat dibaca di JurnalLugas.Com.
(Soefriyanto)
