JurnalLugas.Com — Dua puluh satu tahun perjalanan perdamaian Aceh menjadi pengingat penting bahwa masa depan daerah tidak lagi ditentukan oleh konflik, melainkan oleh kemampuan seluruh elemen masyarakat membangun kehidupan yang lebih adil dan sejahtera.
Wakil Presiden Indonesia ke-10 dan ke-12 sekaligus tokoh perdamaian Aceh, Jusuf Kalla, mengajak masyarakat serta para pemimpin di Aceh menjadikan momentum 21 tahun perdamaian sebagai pijakan untuk mempercepat pembangunan.
Pesan tersebut disampaikan JK bertepatan dengan peringatan 21 tahun perdamaian Aceh pada 15 Agustus 2026. Dari kediamannya di kawasan Jalan Brawijaya, Jakarta Selatan, ia mengingat kembali perjalanan Aceh yang sebelumnya berada dalam pusaran konflik selama puluhan tahun.
Menurut JK, berakhirnya konflik telah membuka ruang yang jauh lebih besar bagi masyarakat Aceh untuk menata kehidupan dan mengejar ketertinggalan melalui pembangunan.
“Dulu Aceh berada dalam konflik panjang, tetapi kini sudah memasuki masa pembangunan,” kata JK dalam keterangannya, Sabtu (15/8/2026).
Bagi JK, perdamaian bukanlah tujuan akhir. Kesepakatan damai justru harus menjadi modal untuk menghadirkan perubahan nyata bagi masyarakat, terutama melalui pembangunan yang berkelanjutan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Ia berharap pemerintah dan para pemimpin Aceh tidak kehilangan fokus dalam melanjutkan agenda pembangunan.
Kemajuan daerah, menurutnya, harus diarahkan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat sekaligus menciptakan kesempatan yang lebih luas bagi generasi mendatang.
“Sekarang waktunya membangun Aceh dan membawa masyarakat menuju kehidupan yang lebih baik,” ujarnya.
JK juga menilai perjalanan Aceh menyimpan pelajaran penting bagi pemerintah pusat maupun daerah. Salah satu persoalan yang perlu menjadi perhatian adalah keadilan dalam pembangunan.
Menurut dia, rasa ketidakadilan dapat menjadi salah satu pemicu munculnya konflik berkepanjangan. Pengalaman Aceh menunjukkan bahwa kekayaan sumber daya alam harus berjalan beriringan dengan kesejahteraan masyarakat yang tinggal di daerah penghasil.
Aceh memiliki sumber daya alam yang besar, tetapi pada masa lalu terdapat persoalan mengenai ketimpangan antara potensi ekonomi daerah dan pembangunan yang dirasakan masyarakat. Kondisi tersebut, kata JK, menjadi salah satu pelajaran penting yang tidak boleh dilupakan.
Karena itu, ia mendorong pemerintah untuk memastikan pembangunan tidak hanya terpusat di wilayah tertentu.
Keadilan pembangunan harus dirasakan masyarakat di berbagai daerah agar potensi ketimpangan tidak kembali menjadi persoalan di kemudian hari.
“Perjalanan Aceh menjadi pelajaran agar pemerintah menghadirkan keadilan bagi daerah dan masyarakat,” kata JK.
Peringatan 21 tahun perdamaian Aceh sekaligus menjadi kesempatan untuk melihat kembali perubahan yang terjadi setelah konflik berakhir.
Ruang politik dan pembangunan yang lebih terbuka memberi kesempatan bagi masyarakat Aceh untuk menentukan arah masa depannya dengan cara-cara yang damai.
JK berharap semangat tersebut terus dipertahankan. Perdamaian yang telah berlangsung selama lebih dari dua dekade harus dijaga agar menjadi fondasi kuat bagi pembangunan ekonomi, pendidikan, peningkatan kualitas manusia, serta kesejahteraan masyarakat.
Ia pun menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh masyarakat dan pemerintah Aceh atas perjalanan panjang menjaga perdamaian.
“Selamat kepada masyarakat dan pemerintah Aceh,” tutur JK.
Bagi Aceh, 21 tahun perdamaian bukan sekadar angka dalam perjalanan sejarah. Momentum tersebut menjadi pengingat bahwa stabilitas dan pembangunan harus berjalan bersama.
Perdamaian yang terjaga perlu diterjemahkan menjadi kesejahteraan yang benar-benar dirasakan masyarakat di berbagai pelosok Aceh.
Informasi nasional dan berita terbaru lainnya dapat dibaca melalui JurnalLugas.Com.
(Bowo)
