JurnalLugas.Com — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu program unggulan Presiden Prabowo Subianto yang sejak awal digagas untuk memperbaiki kualitas gizi masyarakat, terutama anak-anak sekolah.
Namun, semakin luas pelaksanaannya, semakin besar pula perhatian publik terhadap pertanyaan mendasar: apakah MBG benar-benar berjalan untuk kepentingan gizi anak atau justru berkembang menjadi proyek besar dengan kepentingan lain di belakangnya?
Pertanyaan tersebut kembali mengemuka setelah kasus dugaan keracunan siswa terjadi di sejumlah daerah. Di Dumai, Riau, puluhan siswa dan seorang guru dilaporkan mengalami gangguan kesehatan setelah menyantap menu MBG pada 13 Agustus 2026. SPPG yang memasok makanan kemudian disuspend dan kepala SPPG dinonaktifkan sambil menunggu proses pemeriksaan lebih lanjut.
Belum selesai perhatian publik terhadap kasus di Dumai, dugaan keracunan juga terjadi di Berastagi, Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Ratusan siswa dilaporkan mengalami keluhan kesehatan setelah mengonsumsi makanan MBG dan sebagian harus mendapatkan perawatan medis. BGN kemudian melakukan investigasi dan mengambil tindakan terhadap pengelola SPPG terkait.
Situasi tersebut membuat masyarakat kembali mempertanyakan sistem pengawasan program yang menyasar anak-anak dalam jumlah sangat besar. Sebab, ketika makanan yang seharusnya memberikan gizi justru diduga membuat siswa sakit, persoalannya tidak lagi sebatas soal menu, tetapi menyangkut keselamatan penerima manfaat.
Di tengah persoalan itu, kritik juga datang dari pengamat kebijakan pemerintah, Soefriyanto, yang menilai pelaksanaan MBG perlu dievaluasi secara menyeluruh.
“Saya memandang program MBG saat ini sangat tidak tepat dan berpotensi sia-sia apabila tujuan utamanya untuk memperbaiki gizi anak tidak tercapai. Jangan sampai pemerintah hanya menghitung berapa banyak ompreng yang dibagikan, tetapi tidak melihat apakah makanan tersebut benar-benar layak, porsinya cukup, menunya bergizi dan aman dikonsumsi anak,” ujar Soefriyanto, Senin 17 Agustus 2026.
Menurutnya, persoalan bukan terletak pada gagasan memberikan makanan bergizi kepada anak. Tujuan tersebut justru sangat penting. Yang menjadi masalah adalah bagaimana program tersebut dilaksanakan di lapangan.
Soefriyanto menyoroti adanya keluhan mengenai porsi makanan yang dinilai tidak selalu sesuai dengan kebutuhan penerima, komposisi menu yang dianggap belum konsisten, serta kualitas makanan yang menurutnya perlu mendapatkan pengawasan lebih ketat.
“Kalau porsinya tidak tepat, menu dibuat asal-asalan dan kualitas makanan tidak konsisten, lalu apa sebenarnya yang hendak dicapai? Jangan sampai nama programnya Makan Bergizi Gratis, tetapi anak hanya mendapatkan makanan sekadarnya. Program ini harus diukur dari kualitas gizi, bukan sekadar jumlah makanan yang dibagikan,” katanya.
Namun demikian, persoalan susu juga perlu ditempatkan secara proporsional. BGN menjelaskan bahwa susu merupakan salah satu sumber kalsium dalam MBG, tetapi tidak berarti setiap ompreng harus selalu berisi susu. Dalam penjelasan resminya, BGN menyebut menu MBG dapat terdiri dari nasi, lauk hewani, telur, sayur, buah serta sumber kalsium seperti susu atau alternatifnya sesuai kondisi daerah.
Dengan demikian, kritik terhadap tidak adanya susu dalam setiap paket sebaiknya diarahkan pada pertanyaan yang lebih substansial: apakah kebutuhan kalsium dan zat gizi lainnya benar-benar terpenuhi sesuai standar yang telah ditetapkan?
Sebab BGN sendiri menyatakan MBG dirancang untuk memenuhi sekitar sepertiga kebutuhan gizi harian penerima manfaat, bukan seluruh kebutuhan gizi dalam satu hari.
Jika seperti itu artinya, ukuran keberhasilan program seharusnya bukan apakah setiap ompreng harus memiliki susu, melainkan apakah keseluruhan komposisi makanan memenuhi standar gizi kelompok usia penerima.
Di sinilah kritik Soefriyanto menemukan titik penting. Menurutnya, program berskala nasional seharusnya memiliki ukuran keberhasilan yang jelas dan dapat diperiksa masyarakat.
“Jangan hanya bangga dengan jumlah penerima MBG. Pertanyaan yang harus dijawab pemerintah adalah apakah anak-anak benar-benar mendapatkan makanan yang bergizi dan aman. Kalau masih terjadi kasus makanan diduga menyebabkan siswa sakit, maka pemerintah harus melihat persoalan ini sebagai alarm serius, bukan sekadar kesalahan satu dapur,” tegasnya.
Kasus Dumai menjadi contoh bahwa pengawasan masih menjadi pekerjaan besar. Setelah insiden tersebut, KPPG Pekanbaru mengambil tindakan terhadap SPPG pemasok. Sementara itu, BGN juga menekankan pentingnya label pada ompreng dan ketepatan waktu distribusi makanan. Makanan yang datang melewati batas waktu konsumsi disebut tidak boleh diterima meskipun secara kasatmata masih terlihat layak.
Langkah tersebut menunjukkan bahwa pemerintah menyadari keamanan pangan merupakan bagian penting dari keberhasilan MBG. Namun bagi masyarakat, persoalan yang lebih penting adalah memastikan sistem pencegahan bekerja sebelum makanan sampai ke meja siswa.
Sebab apabila pengawasan baru bergerak setelah puluhan atau ratusan siswa mengalami gangguan kesehatan, maka sistem tersebut patut dipertanyakan. Sanksi kepada SPPG memang diperlukan, tetapi sanksi tidak boleh menjadi pengganti pencegahan.
Apalagi MBG bukan program kecil. Pemerintah menempatkannya sebagai program strategis nasional dengan penerima manfaat yang sangat besar. Presiden Prabowo bahkan telah menunjuk Sudaryono sebagai Kepala BGN pada 22 Juli 2026 untuk memimpin lembaga yang bertanggung jawab atas pelaksanaan program tersebut.
Karena itu, menurut Soefriyanto, pergantian kepemimpinan di BGN harus diikuti pembenahan nyata.
“Kepala BGN yang baru jangan hanya sibuk mengejar target distribusi. Yang lebih penting adalah membangun sistem yang memastikan makanan aman sejak bahan baku dibeli, dimasak, dikemas, dikirim sampai dikonsumsi siswa. Kalau satu mata rantai saja gagal, anak yang menjadi korban,” ujarnya.
Ia juga mempertanyakan apakah orientasi program sudah sepenuhnya kembali kepada kepentingan anak.
“Saya ingin pemerintah menjawab pertanyaan sederhana: MBG ini sebenarnya untuk siapa? Untuk gizi anak atau untuk membangun sebuah bisnis besar di sekitar program pemerintah? Kalau benar untuk anak, maka anak harus menjadi pusat perhatian. Jangan sampai kepentingan ekonomi dan politik mengalahkan keselamatan serta kebutuhan gizi mereka,” kata Soefriyanto.
Pernyataan tersebut tidak serta-merta menuduh bahwa MBG merupakan bisnis politik. Namun pertanyaan mengenai transparansi dan tata kelola patut disampaikan karena program dengan anggaran dan cakupan sebesar MBG membutuhkan pengawasan publik yang kuat.
Pemerintah sendiri telah menyediakan berbagai pedoman teknis untuk pelaksanaan MBG, termasuk standar gizi dan tata kelola. BGN juga memiliki dokumen petunjuk teknis yang menjadi acuan penyelenggaraan program.
Artinya, persoalan utama bukan semata-mata ketiadaan aturan. Tantangan terbesarnya adalah konsistensi penerapan aturan di lapangan.
Menu bergizi di atas kertas belum tentu menjadi makanan bergizi ketika sampai kepada siswa. Bahan pangan yang berkualitas dapat kehilangan manfaat apabila proses penyimpanan dan pengolahannya tidak benar. Demikian pula makanan yang secara komposisi memenuhi standar dapat menjadi persoalan apabila distribusinya terlambat atau tidak memenuhi standar keamanan pangan.
Karena itu, evaluasi MBG seharusnya dilakukan secara menyeluruh. Pemerintah perlu membuka data mengenai kualitas menu, standar porsi, kandungan gizi, sumber bahan pangan, hasil pemeriksaan keamanan makanan, jumlah kejadian keracunan, serta tindakan terhadap SPPG yang terbukti melanggar prosedur.
“Program sebesar MBG tidak boleh kebal kritik. Kritik masyarakat bukan berarti menolak anak mendapatkan makanan bergizi. Justru karena kita ingin anak-anak mendapatkan makanan yang benar-benar bergizi dan aman, maka pemerintah harus terbuka terhadap kritik dan evaluasi,” pungkasnya.
Pada akhirnya, pertanyaan “MBG untuk siapa?” tidak seharusnya dijawab hanya dengan slogan. Jawabannya harus terlihat dari makanan yang diterima anak setiap hari.
Jika porsi sesuai, kandungan gizinya terpenuhi, makanan aman, distribusi tepat waktu dan pengawasan berjalan, maka MBG dapat menjadi investasi penting bagi generasi masa depan.
Sebaliknya, apabila program hanya mengejar jumlah penerima dan jumlah ompreng yang dibagikan sementara kualitas, keamanan serta manfaat gizinya tidak menjadi prioritas, maka kritik bahwa MBG berpotensi menjadi program yang mahal tetapi tidak efektif akan semakin sulit dihindari.
Baca berita dan analisis kebijakan lainnya hanya di JurnalLugas.Com.
(Soefriyanto)
