JurnalLugas.Com – Kepuasan publik terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menjelang dua tahun masa pemerintahan tercatat sebesar 50,1 persen. Namun, angka tersebut beriringan dengan 44,8 persen responden yang menyatakan tidak puas.
Temuan itu berdasarkan survei Arawicaksa Institute yang dilakukan pada 3–8 Oktober 2026 terhadap 1.200 responden di seluruh provinsi Indonesia.
Dari kelompok responden yang puas, sebanyak 3,3 persen menyatakan sangat puas. Sementara itu, responden yang sangat tidak puas mencapai 6,1 persen. Adapun 5,1 persen lainnya menjawab tidak tahu atau tidak memberikan jawaban.
Peneliti senior Arawicaksa Institute, Rudi Hartono, mengatakan tingkat kepuasan tersebut menunjukkan bahwa dukungan terhadap pemerintah masih bertahan, meskipun berbagai persoalan belum terselesaikan.
“Ada separuh warga yang merasa puas terhadap kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran,” kata Rudi dalam keterangannya, Selasa (13/10/2026).
Menurut Rudi, tingkat kepuasan yang belum tinggi bukan fenomena yang sepenuhnya baru. Ia mengingatkan bahwa pemerintahan Joko Widodo pada periode pertama juga pernah mencatat kepuasan di bawah 50 persen setelah mengambil kebijakan kenaikan harga BBM bersubsidi.
Harga Kebutuhan Pokok Jadi Persoalan Utama
Survei tersebut memperlihatkan bahwa tekanan ekonomi masih menjadi persoalan yang paling dirasakan masyarakat.
Sebanyak 38 persen responden menempatkan stabilitas harga kebutuhan pokok sebagai masalah mendesak yang perlu ditangani pemerintah.
Persoalan lapangan kerja berada di urutan berikutnya dengan 21,2 persen. Sementara itu, pemberantasan korupsi menjadi perhatian 10,7 persen responden, disusul pengentasan kemiskinan sebesar 8,6 persen dan kelangkaan BBM serta elpiji sebesar 6,3 persen.
Temuan ini menunjukkan bahwa persoalan sehari-hari, terutama harga pangan dan kesempatan memperoleh pekerjaan, masih menjadi ukuran penting masyarakat dalam menilai kinerja pemerintah.
Swasembada Pangan Ungguli Program Prioritas
Dalam penilaian terhadap program prioritas pemerintah menggunakan skala 0–10, swasembada pangan memperoleh skor tertinggi, yakni 8,4.
Rudi menilai penyerapan beras yang telah diupayakan sejak tahun sebelumnya masih berlanjut. Namun, kenaikan harga beras yang berpotensi mendorong inflasi pangan tetap menjadi tantangan.
Program revitalisasi sekolah dan digitalisasi pembelajaran memperoleh skor 6,5. Berikutnya, pemeriksaan kesehatan gratis mendapatkan nilai 6,3, sedangkan Sekolah Rakyat memperoleh skor 6.
Sementara itu, program Makan Bergizi Gratis (MBG) mendapat penilaian 5,5. Nilai ini menempatkan program unggulan pemerintah tersebut di bawah sejumlah program lain yang dinilai responden.
Rudi mengatakan dukungan terhadap MBG menghadapi tantangan akibat persoalan tata kelola, kasus korupsi, pergantian pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN), serta kasus keracunan yang menjadi sorotan publik.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa masyarakat secara umum masih memandang MBG sebagai program yang baik dan dibutuhkan.
Menurutnya, berbagai persoalan pelaksanaan harus ditangani secara serius agar kepercayaan masyarakat tidak semakin menurun.
Koperasi Merah Putih dan Program Perumahan Mendapat Nilai Rendah
Sejumlah program pemerintah lainnya memperoleh penilaian lebih rendah. Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih mencatat skor 2,1, sedangkan target pembangunan tiga juta rumah rakyat mendapat nilai 2,3.
Program Sekolah Unggul Garuda memperoleh skor 1,4 dan Kampung Nelayan Merah Putih mendapatkan nilai 1,2.
Adapun program hilirisasi sumber daya alam memperoleh skor 4,7. Rudi menilai dukungan terhadap hilirisasi masih cukup tinggi sejalan dengan agenda keberlanjutan pembangunan dari pemerintahan sebelumnya.
Hasil survei tersebut memberikan gambaran bahwa penilaian masyarakat terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran tidak seragam.
Swasembada pangan mendapat apresiasi tinggi, tetapi sejumlah program unggulan lainnya masih menghadapi tantangan dalam pelaksanaan maupun penerimaan publik.
Survei Arawicaksa Institute menggunakan metode wawancara tatap muka dengan pemilihan responden melalui multistage random sampling. Dengan jumlah 1.200 responden, survei ini mencantumkan margin of error sebesar ±2,89 persen.
Hasil tersebut menjadi potret penilaian responden pada awal Oktober 2026, bukan jaminan bahwa tingkat kepuasan masyarakat akan tetap sama menjelang genap dua tahun pemerintahan.
Perkembangan harga kebutuhan pokok, lapangan kerja, pemberantasan korupsi, dan pelaksanaan program prioritas menjadi sejumlah persoalan yang dapat memengaruhi penilaian publik berikutnya.
Baca berita lainnya
JurnalLugas.Com
(Soefriyanto news)
