JurnalLugas.Com – Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), menyoroti adanya upaya dari sejumlah pihak di Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) yang berusaha turut campur dalam urusan partainya. Pernyataan ini disampaikan sebagai tanggapan terhadap isu pengambilalihan partai politik yang sebelumnya diungkapkan oleh Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri.
“Publik sudah bisa melihat adanya keinginan dan ambisi dari segelintir pihak di PBNU untuk terlibat dalam urusan PKB,” ujar Muhaimin, yang akrab disapa Cak Imin, dalam kunjungannya ke Pondok Pesantren Daarul Rahman, Jakarta, pada Kamis, 15 Agustus 2024.
Cak Imin menegaskan pentingnya membedakan hak konstitusional antara partai politik dan organisasi kemasyarakatan. Ia menekankan bahwa setiap pihak harus berpegang pada aturan yang berlaku sesuai dengan Undang-Undang yang mengatur masing-masing entitas tersebut.
“Mari kita gunakan hak konstitusional kita masing-masing. Partai politik diatur oleh Undang-Undang Partai Politik (UU Nomor 2 Tahun 2011), sedangkan organisasi kemasyarakatan diatur oleh Undang-Undang Ormas (UU Nomor 17 Tahun 2013). Jika ada yang berusaha melampaui batas, kembalilah kepada konstitusi,” jelasnya.
Cak Imin juga menyoroti bahwa PBNU tidak seharusnya campur tangan dalam urusan PKB, mengingat perbedaan regulasi yang mengatur kedua lembaga tersebut. Ia mengingatkan para petinggi PBNU untuk menghormati konstitusi, karena baik PKB maupun PBNU sama-sama dilindungi oleh undang-undang.
“Saya mohon kepada teman-teman di PBNU, yang meskipun mereka adalah kiai, tetap merupakan teman saya. Mari kita taat pada konstitusi, karena baik PKB maupun PBNU berada di bawah payung hukum yang sama,” ujarnya.
Meski demikian, Cak Imin membuka peluang untuk berdialog dengan PBNU sebelum Muktamar PKB yang dijadwalkan pada 24-25 Agustus 2024 di Bali. Namun, ia menekankan pentingnya etika dalam komunikasi tersebut.
“Namun, niatnya harus baik. Jika Anda sopan, saya segan. Jika Anda kurang ajar, saya akan bertindak tegas,” tegasnya.
Sebelumnya, Megawati Soekarnoputri menyampaikan alasan di balik keputusannya untuk tidak pensiun sebagai ketua umum PDIP. Ia mengungkapkan bahwa keputusan itu diambil karena adanya pihak-pihak yang berusaha mengambil alih partai berlambang banteng tersebut. Pernyataan itu disampaikan setelah Megawati mengumumkan bakal calon kepala daerah yang akan bertarung dalam Pilkada 2024 di Kantor DPP PDIP, Jakarta, pada Rabu, 14 Agustus 2024.
