JurnalLugas.Com – Mahkamah Konstitusi (MK) baru saja menghapus ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold 20 persen melalui putusan perkara Nomor 62/PUU-XXI/2024. Keputusan ini berpotensi membawa perubahan signifikan terhadap dinamika politik di Indonesia, terutama dalam proses Pemilu 2024.
Ketua MK, Suhartoyo, menyampaikan bahwa langkah ini bertujuan memberikan pedoman kepada pembentuk undang-undang untuk merancang rekayasa konstitusional yang mencegah terlalu banyak calon presiden dan wakil presiden.
Dalam sidang yang berlangsung di Gedung MK pada 2 Januari 2025, ia menegaskan bahwa semua partai politik peserta pemilu kini memiliki hak untuk mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden tanpa bergantung pada persentase kursi di DPR atau perolehan suara sah secara nasional.
Implikasi Putusan MK
- Hak Setara Bagi Seluruh Parpol
Keputusan ini memungkinkan semua partai politik peserta pemilu, baik besar maupun kecil, untuk mencalonkan pasangan capres dan cawapres. Hal ini menghilangkan diskriminasi berdasarkan jumlah kursi atau suara sah yang diperoleh. - Koalisi yang Seimbang
Partai politik tetap diperbolehkan berkoalisi untuk mengusulkan pasangan calon. Namun, koalisi ini diatur agar tidak menyebabkan dominasi satu partai atau kelompok, sehingga peluang lebih terbuka bagi para calon dan pemilih memiliki lebih banyak pilihan. - Sanksi Bagi Parpol Non-Partisipan
Partai politik yang tidak mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden akan dikenai sanksi berupa larangan mengikuti pemilu periode berikutnya. Kebijakan ini diharapkan mendorong partai politik untuk aktif berpartisipasi dalam proses demokrasi. - Partisipasi Publik yang Lebih Luas
Rekayasa konstitusional yang dirancang juga mencakup perubahan Undang-Undang Pemilu. Proses perubahan ini harus melibatkan partisipasi semua pihak, termasuk partai politik tanpa kursi di DPR, demi menjamin prinsip partisipasi publik yang bermakna (meaningful participation).
Gugatan dan Pembatalan Pasal 222 UU Pemilu
Putusan MK ini diawali oleh gugatan terhadap Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Pasal tersebut menetapkan bahwa pasangan calon presiden dan wakil presiden hanya dapat diusulkan oleh partai atau gabungan partai yang memiliki minimal 20 persen kursi DPR atau 25 persen suara sah nasional pada pemilu sebelumnya. Dengan dikabulkannya gugatan tersebut, MK menyatakan pasal tersebut bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak lagi memiliki kekuatan hukum mengikat.
Keputusan ini diyakini dapat menciptakan iklim politik yang lebih inklusif dan kompetitif, sekaligus memberi peluang lebih besar kepada partai-partai kecil untuk berkontribusi dalam proses demokrasi.
Untuk informasi lebih lanjut seputar perkembangan hukum dan politik di Indonesia, kunjungi JurnalLugas.Com.
