JurnalLugas.Com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengungkapkan bahwa penundaan jadwal pelantikan kepala daerah terpilih hasil Pilkada Serentak 2024 disebabkan oleh faktor eksternal, terutama putusan sela Mahkamah Konstitusi (MK). Hal ini disampaikannya saat menghadiri rapat kerja dengan Komisi II DPR RI bersama Kementerian Dalam Negeri, KPU, Bawaslu, dan DKPP di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Perubahan Jadwal Putusan Sela MK
Mahkamah Konstitusi dijadwalkan membacakan putusan sela atau dismissal terkait sengketa Perselisihan Hasil Pilkada (PHP) pada 4-5 Februari 2025. Jadwal ini lebih cepat dibandingkan ketetapan sebelumnya, yakni 13-15 Februari 2025.
Tito menjelaskan bahwa percepatan putusan sela ini merupakan dampak dari revisi Peraturan Mahkamah Konstitusi yang dilakukan pada 30 Januari 2025. “Kenapa tanggal 20 Februari, ini bukan kehendak dari pemerintah sebetulnya. Ini ada faktor eksternal yaitu adanya putusan sela Mahkamah Konstitusi tanggal 30 Januari 2025, yang kemudian difollow up dengan adanya revisi Peraturan Mahkamah Konstitusi,” ujarnya pada Senin, 3 Februari 2025.
Penggabungan Pelantikan untuk Efisiensi
Dengan adanya perubahan jadwal pembacaan putusan sela, pemerintah mempertimbangkan penggabungan pelantikan kepala daerah non-sengketa dengan mereka yang telah mendapatkan putusan dismissal dari MK.
Tito menyatakan bahwa penggabungan ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan mempercepat kepala daerah yang terkena sengketa agar bisa segera bekerja. “Demi efisiensi dan juga untuk mempercepat yang dismissal itu bekerja, maka kita berpikir untuk menggabungkan itu,” kata Tito.
Keputusan Presiden Prabowo Subianto
Presiden RI Prabowo Subianto akhirnya menetapkan tanggal 20 Februari 2025 sebagai hari pelantikan bagi kepala daerah yang tidak bersengketa serta mereka yang telah menerima putusan dismissal dari MK.
Sebelumnya, beberapa opsi tanggal telah dipertimbangkan, termasuk 18 dan 19 Februari 2025. Namun, Prabowo memilih tanggal 20 Februari karena ingin memastikan bahwa kepala daerah hasil dismissal juga dapat segera bekerja jika jumlahnya signifikan.
Dengan penggabungan pelantikan kepala daerah ini, pemerintah berharap para kepala daerah dapat bergerak serempak dalam menjalankan tugas mereka selama satu periode ke depan. “Bergerak sama-sama untuk bekerja secepatnya,” ujar Tito.
Keputusan ini juga dinilai sebagai langkah strategis dalam memastikan efektivitas pemerintahan daerah yang baru, sehingga seluruh kepala daerah dapat langsung menjalankan program pembangunan tanpa ada keterlambatan akibat sengketa hukum.
Untuk informasi lebih lanjut mengenai kebijakan pemerintahan dan isu politik nasional, kunjungi JurnalLugas.Com.
