JurnalLugas.Com – Hukuman mati di Indonesia masih menjadi isu kompleks yang dihadapkan pada berbagai tantangan, terutama dalam aspek diplomasi dan hubungan internasional. Jaksa Agung Sanitiar (ST) Burhanuddin mengungkapkan bahwa hingga saat ini terdapat sekitar 300 terpidana yang telah dijatuhi hukuman mati, di mana mayoritas merupakan warga negara asing (WNA).
Dominasi WNA dalam Kasus Hukuman Mati
Sebagian besar WNA yang dijatuhi hukuman mati di Indonesia terkait dengan kasus narkotika. Mereka berasal dari berbagai negara seperti Eropa, Amerika, dan Nigeria. Mengingat dampak serius peredaran narkoba di Indonesia, pemerintah berupaya menindak tegas pelaku dengan hukuman mati.
Namun, pelaksanaan eksekusi terhadap terpidana WNA tidak bisa dilakukan dengan mudah karena adanya pertimbangan hubungan diplomatik antara Indonesia dan negara asal terpidana.
Burhanuddin menyebut bahwa dalam menangani kasus ini, Kejaksaan Agung bekerja sama dengan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu). Namun, terdapat kendala besar dalam eksekusi, terutama karena Indonesia perlu menjaga stabilitas hubungan internasional.
Diplomasi sebagai Hambatan Eksekusi
Salah satu faktor utama yang menghambat eksekusi hukuman mati adalah diplomasi. Pemerintah sering kali dihadapkan pada tekanan dari negara-negara asing yang menentang hukuman mati. Jaksa Agung mengungkapkan bahwa dalam beberapa kesempatan, pemerintah harus menunda eksekusi karena pertimbangan keanggotaan dalam organisasi internasional atau menjaga hubungan bilateral yang baik.
Pernyataan Burhanuddin menegaskan bahwa eksekusi terpidana mati tidak semata-mata bergantung pada keputusan hukum, tetapi juga pada faktor politik dan diplomatik. Bahkan, beberapa negara secara aktif melakukan lobi agar warga negaranya yang divonis mati tidak dieksekusi.
Perlindungan WNI di Luar Negeri
Selain tekanan dari negara lain, pemerintah Indonesia juga mempertimbangkan nasib warga negara Indonesia (WNI) yang menjadi terpidana di luar negeri. Jika Indonesia tetap memberlakukan eksekusi mati terhadap WNA, hal ini bisa berdampak pada perlakuan serupa terhadap WNI yang tengah menghadapi hukuman mati di negara lain.
Oleh karena itu, kebijakan hukuman mati harus dipertimbangkan secara matang agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi WNI di luar negeri.
Kasus Serge Areski Atlaoui: Kerja Sama Bilateral Indonesia-Prancis
Salah satu contoh nyata dari kompleksitas penerapan hukuman mati di Indonesia adalah kasus Serge Areski Atlaoui, seorang terpidana mati asal Prancis yang terlibat dalam kasus narkotika. Baru-baru ini, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan memutuskan untuk memulangkan Serge ke Prancis berdasarkan kesepakatan bilateral antara kedua negara.
Menurut Staf Khusus Bidang Hubungan Internasional, Ahmad Usmarwi Kaffah, keputusan pemulangan ini diambil dengan mempertimbangkan kondisi kesehatan Serge.
Namun, dalam prosesnya, pemerintah Prancis tetap harus mengakui putusan hukum Indonesia yang menjatuhkan hukuman mati kepada Serge. Setelah dipindahkan, pembinaan narapidana sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah Prancis, termasuk kemungkinan pemberian grasi.
Penerapan hukuman mati di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam aspek diplomasi dan hubungan internasional. Meskipun Kejaksaan Agung telah menuntut eksekusi terhadap ratusan terpidana mati, pelaksanaannya sering kali tertunda karena faktor politik dan kepentingan nasional.
Kasus pemulangan Serge Areski Atlaoui menjadi contoh bagaimana kerja sama bilateral bisa menjadi solusi alternatif dalam menangani terpidana mati WNA.
Ke depan, pemerintah Indonesia perlu mempertimbangkan kebijakan yang lebih komprehensif terkait hukuman mati agar tetap menghormati hukum nasional tanpa mengabaikan kepentingan hubungan internasional dan perlindungan WNI di luar negeri.
Baca berita hukum dan kebijakan terbaru hanya di JurnalLugas.com.
