JurnalLugas.Com – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi, mengimbau masyarakat untuk memberi kesempatan kepada pemerintahan yang baru dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto. Seruan ini disampaikan saat menanggapi aksi mahasiswa bertajuk “Indonesia Gelap” yang berlangsung di Jakarta pada Senin, 17 Februari 2025.
Menurut Prasetyo, meskipun Prabowo baru menjabat selama 100 hari, pemerintah sudah bekerja keras untuk mencari solusi terhadap berbagai permasalahan yang ada.
Prasetyo tidak membantah bahwa dalam masa transisi pemerintahan pasti ada tantangan yang harus dihadapi. Namun, dia menegaskan bahwa pemerintah terus berusaha untuk mencari jalan keluar dari masalah-masalah tersebut.
“Itu adalah hal yang biasa dalam sebuah pemerintahan. Ada pihak yang mungkin belum bisa menerima, tapi kami tetap fokus untuk menyelesaikan tantangan yang ada,” ungkapnya pada Selasa, 18 Februari 2025.
Mengenai aksi mahasiswa yang menuntut perubahan, Prasetyo menganggap hal tersebut sebagai bentuk kebebasan berekspresi yang dilindungi oleh konstitusi. Namun, dia juga mengingatkan agar isu-isu yang berkembang tidak disalahartikan atau dibelokkan dari kenyataan yang ada. “Tidak ada yang namanya Indonesia Gelap. Kita harus optimis menyongsong Indonesia Bangkit,” tegasnya.
Prasetyo juga menyentuh isu yang menjadi sorotan dalam aksi tersebut, yakni kebijakan efisiensi anggaran pemerintah. Menurutnya, para mahasiswa perlu lebih cermat dalam memahami kebijakan tersebut.
Pemerintah, melalui Menteri Keuangan, telah memberikan penjelasan rinci tentang komponen anggaran yang mengalami pemotongan. Prasetyo menjamin bahwa kebijakan efisiensi tidak akan mengganggu sektor pendidikan.
“Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) akan tetap berjalan,” jelasnya. Selain itu, dia menegaskan bahwa efisiensi anggaran ini bertujuan untuk memangkas pengeluaran yang tidak produktif, seperti seminar atau acara seremonial, agar anggaran lebih fokus pada hal-hal yang lebih bermanfaat bagi rakyat.
Di akhir pernyataannya, Prasetyo mengungkapkan bahwa pemerintah terbuka untuk menerima kritik dan masukan dari masyarakat. Bagi pemerintah, masukan tersebut merupakan bentuk koreksi yang akan digunakan untuk memperbaiki kinerja. “Kami ingin agar kebijakan ini tidak disalahartikan, kami berkomitmen untuk memberikan hasil nyata bagi masyarakat,” tutupnya.
Bagi Anda yang ingin mengetahui informasi lebih lanjut terkait kebijakan pemerintah dan perkembangan lainnya, kunjungi JurnalLugas.Com.
