JurnalLugas.Com – Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia melakukan mutasi besar-besaran terhadap 199 hakim dan pimpinan pengadilan negeri di seluruh Indonesia. Kebijakan ini merupakan hasil rapat pimpinan tertutup yang digelar pada Selasa malam, 22 April 2025, menyusul rentetan skandal hukum yang menyeret sejumlah aparatur peradilan.
Ketua Mahkamah Agung, Sunarto, menyampaikan harapannya agar langkah rotasi ini dapat menjadi momentum penyegaran dan meningkatkan kinerja aparat pengadilan. “Mutasi promosi ini adalah bentuk penyegaran. Saya harap ini mampu memberi semangat baru bagi para hakim dan aparatur pengadilan untuk bekerja lebih baik,” ujar Sunarto dalam konferensi pers pada Rabu, 23 April 2025.
Jakarta Jadi Sorotan: Puluhan Hakim Dimutasi
Berdasarkan dokumen resmi dari Badan Peradilan Umum (Badilum) MA, mutasi terbanyak berasal dari wilayah kerja DKI Jakarta. Rinciannya:
- PN Jakarta Pusat: 11 hakim
- PN Jakarta Barat: 11 hakim
- PN Jakarta Selatan: 13 hakim (termasuk satu yang dipromosikan)
- PN Jakarta Timur: 14 hakim
- PN Jakarta Utara: 12 hakim
Tak hanya di tingkat hakim, sejumlah pimpinan pengadilan di Jakarta juga ikut mengalami perombakan. PN Jakarta Pusat kini dipimpin oleh Husnul Khotimah, sebelumnya Ketua PN Balikpapan. Sementara itu, Agus Akhyudi, eks Ketua PN Banjarmasin, dipercaya memimpin PN Jakarta Selatan. Adapun Yunto S. Hamonangan Tampubolon, eks Ketua PN Serang, kini menjabat sebagai Ketua PN Jakarta Utara.
Respons atas Skandal Suap
Langkah cepat MA ini tak lepas dari sorotan publik setelah Kejaksaan Agung menetapkan lima pejabat pengadilan sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi. Kasus ini berkaitan dengan putusan lepas perkara korupsi ekspor crude palm oil (CPO) di PN Jakarta Pusat.
Lima tersangka tersebut adalah:
- Djuyamto, Agam Syarif Baharuddin, dan Ali Muhtarom, hakim dalam perkara tersebut
- Muhammad Arif Nuryanta, Ketua PN Jakarta Selatan (saat kasus terjadi menjabat Wakil Ketua PN Jakarta Pusat)
- Wahyu Gunawan, panitera muda perdata PN Jakarta Utara
Pesan Ketua MA: Tolak Praktik Transaksional
Ketua MA menegaskan komitmennya dalam membenahi sistem peradilan dengan mendorong integritas dan profesionalisme. Ia mengimbau seluruh jajaran untuk meninggalkan praktik pelayanan hukum yang bersifat transaksional.
“Ke depan, kita berdoa bersama-sama tidak ada lagi pelayanan yang bersifat transaksional. Mari bekerja dengan tulus, ikhlas, serta mengedepankan kerja keras dan kerja cerdas,” tegas Sunarto.
Mutasi ini menjadi sinyal kuat dari Mahkamah Agung untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap institusi peradilan. Dengan penggantian besar-besaran di jajaran hakim, khususnya di ibu kota, publik kini menanti bukti nyata perbaikan sistem peradilan yang lebih bersih dan transparan.
📌 Baca berita hukum, politik, dan kriminal terkini lainnya hanya di JurnalLugas.com.
