JurnalLugas.Com – Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) tengah mempersiapkan langkah strategis untuk merealisasikan program Sekolah Rakyat yang digagas Presiden RI Prabowo Subianto. Salah satu langkah penting tersebut adalah membuka rekrutmen nasional untuk guru, kepala sekolah, dan tenaga kependidikan.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, menyampaikan bahwa proses rekrutmen akan dilaksanakan langsung oleh Kemendikdasmen dengan skema Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).
“Rekrutmen akan dilakukan untuk tiga kategori, yakni guru, kepala sekolah, dan tenaga kependidikan. Pelaksanaannya melalui skema ASN dan P3K,” ujar Mu’ti dalam konferensi pers, Rabu, 30 April 2025.
Langkah ini merupakan bagian dari persiapan pemerintah dalam membangun 200 sekolah rakyat berasrama untuk jenjang SD, SMP, hingga SMA yang difokuskan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.
Kurikulum Fleksibel dengan Sistem Multi-Entry Multi-Exit
Tak hanya rekrutmen tenaga pengajar, Kemendikdasmen juga tengah merancang kurikulum inovatif untuk sekolah rakyat. Kurikulum tersebut akan menggunakan sistem multi-entry multi-exit, yang memungkinkan siswa masuk pada jenjang berbeda sesuai tingkat kesiapan mereka.
“Anak-anak tidak harus memulai dari kelas 1. Bisa jadi ada yang mulai dari kelas 2 atau kelas 3, tergantung kesiapan dan kemampuan masing-masing,” jelas Mu’ti.
Kurikulum ini didesain fleksibel dan berorientasi pada penguasaan materi, bukan semata-mata waktu belajar. Karena sekolah ini berasrama, ada kemungkinan siswa mampu menyelesaikan materi lebih cepat dibandingkan siswa lainnya.
Meski fleksibel, Mu’ti menegaskan bahwa standar kurikulum yang diterapkan akan setara dengan sekolah formal.
Prabowo: Putus Rantai Kemiskinan Lewat Pendidikan
Presiden Prabowo Subianto sebelumnya telah mengumumkan pembangunan 200 sekolah rakyat berasrama pada 2025. Program ini bertujuan utama untuk memberi akses pendidikan berkualitas kepada anak-anak dari latar belakang ekonomi lemah.
“Kita ingin anak-anak dari keluarga sederhana, bahkan dari pemulung sekalipun, tidak mewarisi garis kemiskinan orang tuanya. Mereka harus dibantu dan diberdayakan lewat pendidikan,” tegas Prabowo dalam Sidang Kabinet Paripurna, Maret lalu.
Program Sekolah Rakyat ini menjadi bagian dari visi besar pemerintah dalam menciptakan kesetaraan pendidikan dan memperkuat sumber daya manusia sejak usia dini.
Untuk informasi lebih lanjut mengenai program pendidikan nasional dan perkembangan kebijakan terbaru, kunjungi JurnalLugas.com.
