JurnalLugas.Com – Staf Khusus Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Bidang Komunikasi Publik, Cyril Raoul Hakim atau yang akrab disapa Chico Hakim, menanggapi pernyataan kontroversial dari Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, terkait wacana pemberian gaji sebesar Rp10 juta per kepala keluarga (KK) setiap bulan jika terpilih menjadi Gubernur Jakarta.
Menurut Chico, perhitungan yang disampaikan Dedi tidak sesuai dengan kenyataan fiskal Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Ia mengungkapkan, pemberian gaji Rp10 juta kepada 2 juta KK setiap bulan akan menelan anggaran Rp240 triliun per tahun, jauh melampaui kemampuan APBD DKI Jakarta.
“Kang Dedi salah hitung. Apabila 2 juta KK dikalikan Rp10 juta per bulan, itu artinya Rp20 triliun per bulan. Jika dikalikan 12 bulan, menjadi Rp240 triliun per tahun. Mungkin karena terlalu semangat, jadi salah hitung,” ujar Chico, Senin (12/5/2025).
Meski demikian, Chico tetap memberikan apresiasi terhadap semangat Dedi Mulyadi yang dinilainya memiliki niat baik untuk menyejahterakan warga Jakarta, sama seperti yang dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta saat ini, Pramono Anung.
“Tapi prinsipnya niat baik kok. Sama dengan Pak Pram (Pramono Anung) yang juga ingin menyejahterakan warganya,” tambahnya.
Sebagai informasi, APBD DKI Jakarta tahun 2025 telah disepakati sebesar Rp91,34 triliun. Pemerintah Provinsi Jakarta bahkan mengklaim telah berhasil menghemat hingga Rp1,5 triliun setelah melakukan penyisiran anggaran sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja daerah, yang kemudian dijabarkan lebih lanjut melalui Instruksi Gubernur Nomor 2 Tahun 2025.
Pernyataan Dedi Mulyadi sebelumnya dilontarkan dalam forum Musyawarah Nasional Asosiasi DPRD Provinsi Seluruh Indonesia (ADPSI) 2025 yang digelar di Bandung pada Selasa (6/5/2025). Dalam kesempatan tersebut, Dedi menyebut bahwa dengan besarnya APBD Jakarta, pembagian gaji kepada seluruh kepala keluarga menjadi mungkin dilakukan.
“Kalau di Jakarta itu dari 10 juta penduduk, ada dua juta kepala keluarga. Itu orang Jakarta bisa digaji per kepala keluarga Rp10 juta. Karena 10 juta dikalikan dua juta hanya Rp20 triliun, kalau saya gubernurnya, saya bagi,” ujar Dedi di hadapan peserta Munas ADPSI.
Pernyataan tersebut menuai perhatian luas dari publik dan menjadi bahan diskusi hangat di berbagai platform media sosial. Namun, para pengamat kebijakan anggaran menyarankan agar publik dan para calon pemimpin daerah memahami struktur dan batas kemampuan fiskal sebelum melontarkan janji-janji yang bersifat populis.
Untuk informasi dan berita terkini lainnya, kunjungi JurnalLugas.Com.
