JurnalLugas.Com – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mendapat dukungan penuh dari Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar, Muhammad Sarmuji, atas kebijakan populis yang dinilai berpihak pada rakyat kecil, khususnya pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Sarmuji menyatakan, kehadiran UMKM dalam pengelolaan sektor pertambangan merupakan langkah besar dalam mewujudkan keadilan ekonomi. Menurutnya, langkah Bahlil bukan sekadar simbolik, melainkan bentuk nyata keberpihakan negara terhadap rakyat yang selama ini terpinggirkan.
“UMKM harus mendapat akses yang lebih luas, dan kebijakan Menteri Bahlil adalah bukti bahwa negara hadir bagi mereka,” tegas Sarmuji dalam pernyataan tertulis, Sabtu (7/6).
Koreksi Atas Dominasi Korporasi
Selama ini, dunia pertambangan nasional lebih banyak didominasi oleh korporasi besar dan investor asing. Menurut Sarmuji, kebijakan sebelumnya cenderung tidak memberikan ruang bagi pelaku lokal untuk berkembang, bahkan membuka celah dominasi impor yang merugikan.
Kebijakan Bahlil yang memperluas partisipasi UMKM dinilai sebagai koreksi penting terhadap sistem yang terlalu berpihak pada kekuatan modal besar. Dengan melibatkan pelaku usaha lokal, menurut Sarmuji, potensi ekonomi daerah bisa lebih dioptimalkan dan pemerataan kesejahteraan dapat tercapai.
Cabut IUP Mangkrak, Beri Jalan UMKM
Salah satu langkah konkret Menteri ESDM yang mendapat apresiasi adalah pencabutan izin usaha pertambangan (IUP) besar yang tidak produktif, untuk kemudian diberikan kepada UMKM daerah. Langkah ini disebut membawa angin segar bagi pemerataan ekonomi dan memberdayakan masyarakat lokal.
“Ini langkah yang lama dirindukan. Negara harus hadir tidak hanya untuk elite, tapi untuk seluruh rakyat,” ujar Sarmuji.
Mafia Impor Mulai Terpojok
Namun di tengah upaya reformasi tersebut, Sarmuji menilai ada pihak-pihak yang merasa dirugikan, seperti mafia impor minyak. Kelompok ini, menurutnya, mencoba menggoyang posisi Bahlil dengan menunggangi berbagai narasi negatif.
Ia mencontohkan kasus penghentian sementara IUP PT Gag Nikel di Raja Ampat, yang disebut-sebut sebagai bentuk serangan terhadap Menteri Bahlil. Padahal, menurutnya, izin tersebut dibuat oleh menteri sebelumnya, namun kini dijadikan alat untuk mendiskreditkan kebijakan baru.
“Ini bukan soal pribadi Menteri Bahlil. Ini soal keberanian negara melindungi kepentingan rakyatnya,” kata Sarmuji.
Komitmen Fraksi Golkar
Sebagai Ketua Fraksi Partai Golkar di DPR RI, Sarmuji menyatakan komitmennya untuk terus mengawal kebijakan pro-rakyat di sektor energi dan pertambangan. Ia menegaskan dukungan penuh terhadap langkah Menteri Bahlil dalam menciptakan sistem pertambangan nasional yang lebih adil, inklusif, dan berorientasi pada kepentingan dalam negeri.
Untuk berita-berita terkini dan tajam lainnya, kunjungi JurnalLugas.Com
