JurnalLugas.Com – Tahun 2025 menjadi penanda istimewa bagi bangsa Indonesia. Delapan puluh tahun sudah negeri ini berdiri sebagai negara merdeka, lepas dari belenggu penjajahan kolonial. Namun, di balik euforia peringatan kemerdekaan, terselip pertanyaan besar: sudahkah rakyat benar-benar merasakan arti kemerdekaan itu sendiri?
Alih-alih menikmati buah kesejahteraan, publik justru disuguhi ironi. Koruptor dibebaskan melalui berbagai skema hukum, tajamnya hukum hanya menyasar rakyat kecil, sementara para penguasa kerap lolos dari jeratan. Tak berhenti di situ, kebijakan fiskal berupa kenaikan pajak di banyak daerah kian membebani masyarakat. Akibatnya, rakyat kecil merasa semakin tertindas di tanah airnya sendiri.
Koruptor Dibebaskan: Luka Kolektif Bangsa
Korupsi adalah musuh bersama bangsa. Setiap rezim pemerintahan selalu menjanjikan pemberantasan korupsi, namun kenyataan berbicara lain. Kasus demi kasus menyeruak, dari tingkat desa hingga pusat, melibatkan pejabat eksekutif, legislatif, hingga aparat hukum itu sendiri.
Tahun 2025 bahkan ditandai dengan beberapa narapidana korupsi kelas kakap yang memperoleh pembebasan bersyarat. Masyarakat sontak mempertanyakan komitmen negara dalam memerangi praktik yang merampas hak rakyat ini. Bagaimana mungkin di tengah gencarnya kampanye antikorupsi, justru koruptor bisa menghirup udara bebas lebih cepat?
Di ruang publik, wacana pembebasan koruptor menimbulkan luka kolektif. Bagi rakyat kecil, vonis yang ringan dan pembebasan dini terhadap pelaku korupsi hanya menegaskan adanya ketidakadilan. Bandingkan dengan kasus-kasus kecil: pencuri ayam, pelanggar kecil pajak, atau pengedar pulsa ilegal, mereka dihukum berat tanpa ampun. Kontras inilah yang memunculkan ungkapan bahwa hukum di Indonesia tajam ke bawah, tumpul ke atas.
Hukum yang Tajam ke Bawah, Tumpul ke Atas
Ungkapan klasik ini semakin relevan di usia 80 tahun kemerdekaan Indonesia. Hukum yang seharusnya menjadi panglima justru sering dipersepsikan sebagai alat kekuasaan.
Rakyat miskin yang melakukan pelanggaran kecil cepat sekali diproses. Bahkan ada yang harus mendekam di penjara hanya karena kesalahan ringan. Sementara itu, pejabat atau pengusaha besar yang terjerat kasus korupsi, suap, hingga penyalahgunaan kekuasaan, bisa melenggang bebas dengan berbagai alasan: sakit, berkelakuan baik, atau celah hukum lainnya.
Fenomena ini menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum. Bagaimana rakyat bisa menghormati hukum, jika keadilan hanya berpihak pada yang berduit? Kondisi ini jelas menjadi ancaman serius bagi integritas negara hukum yang dicita-citakan para pendiri bangsa.
Pajak Naik, Rakyat Menjerit
Seakan belum cukup, 2025 juga ditandai dengan kebijakan kenaikan pajak di berbagai daerah. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) melonjak drastis, bahkan di beberapa wilayah tagihan naik hingga ratusan persen.
Di Jakarta, tarif PBB naik maksimal hingga 0,5 persen dari NJOP, sesuai Perda terbaru. Di Ciamis, tarif minimum digandakan. Di Jombang, warga terkejut karena tagihan yang semula ratusan ribu melonjak menjadi jutaan rupiah. Di Pati, rencana kenaikan 250 persen berujung demonstrasi besar-besaran hingga akhirnya dibatalkan.
Masyarakat menilai kebijakan ini memberatkan. Di tengah daya beli yang melemah, pengangguran yang masih tinggi, dan harga kebutuhan pokok yang tak terkendali, kenaikan pajak terasa tidak bijak. Warga bertanya: untuk siapa pajak ini dinaikkan? Apakah benar-benar kembali kepada rakyat, atau sekadar menutup defisit anggaran akibat salah kelola?
Ironi Kemerdekaan: Rakyat Tertindas di Negeri Sendiri
Delapan puluh tahun Indonesia merdeka, seharusnya rakyat menikmati buah dari perjuangan panjang. Namun kenyataannya, kemerdekaan justru diwarnai dengan beban-beban baru.
- Koruptor merajalela tanpa rasa malu, bahkan bisa bebas lebih cepat.
- Hukum masih diskriminatif, berpihak pada mereka yang berkuasa dan berduit.
- Pajak terus naik, sementara fasilitas publik belum sepenuhnya dirasakan rakyat.
Rakyat kecil petani, buruh, nelayan, pedagang kaki lima justru semakin terhimpit. Mereka membayar pajak, mengikuti aturan, tetapi sering kali tidak mendapat perlindungan hukum yang layak. Sementara elit politik bisa memanfaatkan celah hukum dan aturan fiskal untuk kepentingannya sendiri.
Apakah ini wajah kemerdekaan yang diwariskan kepada generasi penerus bangsa?
Kritik Terhadap Kebijakan Pemerintah
Sejumlah analis dan akademisi menyebut bahwa kebijakan fiskal dan hukum Indonesia masih jauh dari prinsip keadilan sosial yang diamanatkan UUD 1945. Ada beberapa catatan kritis yang perlu diperhatikan:
- Pembebasan koruptor seharusnya tidak dilakukan secara sembarangan. Perlu ada aturan yang lebih ketat agar tidak melukai rasa keadilan publik.
- Kenaikan pajak mestinya disertai transparansi penggunaan anggaran. Jika pajak naik, seharusnya kualitas layanan publik kesehatan, pendidikan, transportasi juga meningkat.
- Reformasi hukum harus dilakukan secara menyeluruh. Selama hukum masih bisa dibeli, maka prinsip equality before the law hanya akan jadi slogan kosong.
- Sosialisasi kebijakan sering diabaikan. Pemda menaikkan pajak tanpa komunikasi yang jelas ke masyarakat, sehingga menimbulkan kegaduhan dan demonstrasi.
- Kebijakan ekonomi perlu berpihak pada rakyat kecil. Alih-alih menekan masyarakat dengan pajak, pemerintah seharusnya memperkuat sektor produktif rakyat seperti UMKM dan pertanian.
Melemahnya Kepercayaan Publik
Kebijakan-kebijakan yang kontroversial ini berdampak pada menurunnya kepercayaan publik terhadap pemerintah. Survei berbagai lembaga menunjukkan bahwa tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah di bidang hukum dan ekonomi mengalami penurunan.
Rakyat semakin skeptis: jika koruptor saja bisa bebas, lalu siapa yang akan melindungi rakyat kecil? Jika pajak terus naik, apakah benar uang itu digunakan untuk kepentingan publik, atau justru masuk ke kantong pejabat nakal?
Kepercayaan yang rapuh ini bisa berujung pada instabilitas sosial. Demonstrasi besar di Pati menjadi contoh bagaimana kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat bisa memicu perlawanan massif.
Harapan 80 Tahun Kemerdekaan
Meski demikian, bangsa ini tidak boleh larut dalam pesimisme. Delapan puluh tahun kemerdekaan seharusnya menjadi momentum untuk melakukan evaluasi total. Pemerintah harus berani memperbaiki kesalahan, menegakkan hukum tanpa pandang bulu, dan memastikan kebijakan fiskal benar-benar adil bagi semua lapisan masyarakat.
Kemerdekaan bukan hanya tentang lepas dari penjajahan asing, tetapi juga terbebas dari penindasan internal: korupsi, ketidakadilan hukum, dan kebijakan ekonomi yang menindas rakyat.
Generasi muda memiliki peran penting untuk terus mengawal demokrasi, mengawasi jalannya pemerintahan, dan memastikan bahwa Indonesia tidak terjebak dalam lingkaran korupsi dan ketidakadilan.
Merdeka Tanpa Rasa Merdeka
Delapan puluh tahun sudah Indonesia merdeka. Namun, jika koruptor bebas berkeliaran, hukum masih tumpul ke atas, dan pajak terus membebani rakyat, maka kemerdekaan itu hanyalah simbol, bukan kenyataan.
Rakyat menunggu keberanian pemerintah untuk benar-benar berpihak kepada mereka. Sebab, hanya dengan keberpihakan itulah arti kemerdekaan yang sesungguhnya bisa dirasakan oleh seluruh anak bangsa.
Baca berita terkini lainnya di JurnalLugas.Com.
