JurnalLugas.Com – Pajak penghasilan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) selama ini kerap menjadi sorotan publik. Banyak yang mempertanyakan, apakah wakil rakyat benar-benar membayar pajak dari gaji mereka, atau justru pajak tersebut ditanggung oleh negara? Pertanyaan ini penting karena menyangkut transparansi pengelolaan uang publik dan keadilan fiskal.
Artikel ini akan membahas secara mendalam mekanisme pajak anggota DPR, dasar hukumnya, hingga perdebatan soal tunjangan pajak yang membuat mereka seakan tidak merasakan potongan gaji.
Anggota DPR Tetap Wajib Bayar Pajak, Ini Dasar Hukumnya
Secara hukum, anggota DPR tidak dikecualikan dari kewajiban pajak. Mereka tetap wajib membayar Pajak Penghasilan (PPh) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan yang telah diubah terakhir melalui UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).
Dalam Pasal 21 UU PPh, ditegaskan bahwa setiap penghasilan yang diterima oleh orang pribadi dari pekerjaan, jabatan, atau kegiatan, dikenai pajak. Anggota DPR sebagai pejabat negara masuk kategori tersebut.
Selain itu, UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) yang telah diubah dengan UU Nomor 13 Tahun 2019, mengatur hak keuangan anggota DPR, termasuk gaji dan tunjangan yang bersumber dari APBN. Hak inilah yang menjadi dasar pemotongan pajak oleh negara.
Bagaimana Mekanisme Pemotongan Pajak Anggota DPR?
Meski wajib membayar pajak, anggota DPR tidak membayar secara manual setiap bulan. Mekanisme pembayaran dilakukan melalui pemotongan langsung oleh Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR sebagai bendahara negara.
- Penghasilan Bruto Ditentukan
- Gaji pokok anggota DPR sekitar Rp4,2 juta/bulan.
- Tunjangan jabatan sekitar Rp9,7 juta/bulan.
- Tunjangan lain-lain, termasuk tunjangan komunikasi, reses, dan kehormatan, rata-rata Rp16–20 juta/bulan.
- Fasilitas seperti rumah dinas, mobil dinas, dan perjalanan dinas tidak dihitung sebagai penghasilan kena pajak.
- Pajak Dihitung Berdasarkan PPh Pasal 21
Tarif PPh Pasal 21 progresif:
- Penghasilan Rp0 – Rp60 juta/tahun: 5%
- Rp60 – Rp250 juta/tahun: 15%
- Rp250 – Rp500 juta/tahun: 25%
- Rp500 juta – Rp5 miliar/tahun: 30%
- Di atas Rp5 miliar/tahun: 35%
- Pemotongan dan Penyetoran oleh Negara
Pajak dipotong langsung dari penghasilan bruto, lalu disetorkan oleh Setjen DPR ke kas negara melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP). - Bukti Potong
Setiap akhir tahun, anggota DPR menerima Formulir 1721-A2 sebagai bukti potong untuk pelaporan SPT Tahunan.
Apakah Pajak Mereka Dibayar dari Gaji Pribadi atau Ditanggung Negara?
Inilah bagian yang sering disalahpahami publik. Secara hukum, pajak tetap dibayarkan ke negara. Namun, secara praktik, pajak anggota DPR ditanggung APBN melalui tunjangan PPh Pasal 21.
Apa itu Tunjangan PPh 21?
Tunjangan PPh 21 adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada anggota DPR sebesar pajak yang harus mereka bayar. Dengan kata lain, meski pajak disetor ke negara, dan atas nama pribadi, dana untuk membayar pajak tersebut berasal dari APBN.
Artinya, anggota DPR menerima penghasilan bersih tanpa merasa dipotong pajak. Situasi ini berbeda dengan pegawai swasta yang pajaknya benar-benar dipotong dari gaji yang mereka terima.
Dasar Hukum Tunjangan Pajak
- Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 2001 menjadi salah satu payung hukum pemberian tunjangan pajak bagi pejabat negara.
- Ketentuan teknisnya diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK), yang menugaskan bendahara pemerintah memotong dan menyetorkan pajak penghasilan pejabat negara.
Contoh Perhitungan Pajak Anggota DPR
Misalnya, seorang anggota DPR memiliki penghasilan bruto Rp420 juta/tahun (sekitar Rp35 juta/bulan), status menikah tanpa tanggungan (PTKP Rp58,5 juta):
- Penghasilan Kena Pajak (PKP) = Rp420 juta – Rp58,5 juta = Rp361,5 juta
- PPh Terutang:
- 5% x Rp60 juta = Rp3 juta
- 15% x Rp190 juta = Rp28,5 juta
- 25% x Rp111,5 juta = Rp27,875 juta
- Total PPh = Rp59,375 juta/tahun (sekitar Rp4,9 juta/bulan).
Jumlah ini tetap disetorkan ke negara, tetapi secara praktik diberi kompensasi dalam bentuk tunjangan PPh.
Kontroversi: Pajak Dibayar, Tapi Tidak Terasa
Publik mempertanyakan, apakah adil anggota DPR menerima tunjangan pajak? Beberapa alasan kritiknya:
- Keadilan Fiskal Dipertanyakan
Rakyat kecil dan pegawai swasta merasakan potongan gaji setiap bulan, sedangkan wakil rakyat tetap menerima gaji “bersih”. - Transparansi Penghasilan
Total penghasilan anggota DPR seringkali tidak jelas karena berbagai tunjangan dan fasilitas tidak masuk hitungan pajak. - Simbolik atau Substantif?
Meski pajak disetor ke negara, pemberian tunjangan membuat kewajiban pajak terasa hanya formalitas.
Di sisi lain, pemerintah berargumen bahwa tunjangan pajak adalah bentuk standar remunerasi pejabat negara untuk menjaga kepastian penghasilan bersih. Sistem serupa juga berlaku di beberapa negara lain.
- Anggota DPR tetap membayar pajak penghasilan ke negara sesuai UU PPh.
- Pajak tersebut dipotong oleh Setjen DPR dan disetor ke kas negara.
- Namun, tunjangan PPh membuat pajak mereka secara efektif ditanggung APBN, sehingga mereka menerima gaji bersih.
- Dasar hukum utama: UU HPP, UU MD3, Keppres 68/2001, dan PMK terkait PPh Pasal 21.
Diskursus soal pajak anggota DPR bukan sekadar teknis fiskal, tapi juga menyangkut kepercayaan publik terhadap wakil rakyat dan pengelolaan uang negara.
Informasi lebih lanjut dapat dibaca di JurnalLugas.Com.
