JurnalLugas.Com — Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar menilai desakan publik yang belakangan diarahkan kepada anggota DPR RI merupakan sinyal kuat untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja wakil rakyat, sekaligus fasilitas negara yang mereka terima.
Menurut Muhaimin, gelombang kritik yang muncul melalui aksi unjuk rasa mencerminkan ketidakpuasan masyarakat terhadap cara lembaga legislatif merespons aspirasi rakyat.
“Ini saatnya kita semua melakukan evaluasi dan reformasi diri. Bukan hanya DPR, tapi juga eksekutif agar betul-betul memahami tuntutan masyarakat,” ujarnya, Minggu (31/8/2025).
Kritik Publik Jadi Koreksi Bersama
Muhaimin menekankan bahwa tuntutan demonstran seharusnya dipandang sebagai bagian dari solidaritas publik sekaligus koreksi bersama bagi lembaga negara. Ia menilai, evaluasi itu tidak hanya berhenti di DPR, melainkan juga menyasar lembaga eksekutif agar kepercayaan rakyat terhadap institusi negara kembali menguat.
Salah satu hal yang menurutnya penting untuk ditinjau ulang adalah tunjangan dan fasilitas yang diterima anggota DPR, mulai dari rumah dinas hingga berbagai insentif. Menurut dia, fasilitas semacam itu sering menimbulkan kecemburuan sosial sehingga wajar bila publik menyorotinya.
Transparansi Anggaran Jadi Kunci
Dalam kesempatan itu, Muhaimin juga menegaskan perlunya transparansi pengelolaan anggaran negara, khususnya terkait gaji dan tunjangan para wakil rakyat.
“Tidak ada yang bisa ditutupi, semua harus terbuka. Justru keterbukaan ini yang penting agar masyarakat merasa dilibatkan dalam proses,” katanya.
Baginya, transparansi bukanlah hal tabu untuk dibicarakan, melainkan langkah penting dalam membangun dialog antara wakil rakyat dan masyarakat.
Momentum Reformasi Kelembagaan
Lebih jauh, ia menilai desakan demonstran bukan semata kritik, melainkan peluang untuk melakukan reformasi kelembagaan. Menurutnya, kritik publik harus dijadikan bahan perbaikan agar lembaga negara tidak semakin jauh dari harapan rakyat.
“Ini momentum agar seluruh pemangku kepentingan menjadikan kritik publik sebagai sarana memperbaiki diri,” ucapnya.
Dengan demikian, Muhaimin menegaskan bahwa keterbukaan dan evaluasi menyeluruh atas kinerja serta fasilitas negara yang dinikmati para pejabat merupakan jalan penting untuk mengembalikan kepercayaan rakyat terhadap institusi demokrasi.
Baca berita politik lainnya hanya di JurnalLugas.Com
