JurnalLugas.Com – Wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD kembali mencuat di panggung politik nasional. Wakil Ketua Umum Partai Gelora, Fahri Hamzah, menegaskan bahwa isu tersebut belum menjadi keputusan final dan masih berada dalam tahap kajian serius di internal partai-partai koalisi pendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Menurut Fahri, pembahasan itu dilakukan secara terbuka dengan semangat mencari format demokrasi yang paling tepat bagi Indonesia. Ia menekankan bahwa seluruh partai koalisi memiliki tujuan yang sama, yakni memastikan sistem politik berjalan efektif demi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.
“Demokrasi itu seperti bandul, ada saatnya bergerak terlalu jauh dan menimbulkan biaya sosial maupun politik. Yang sedang dicari koalisi adalah titik tengah yang paling pas untuk rakyat dan bangsa,” ujar Fahri di Jakarta, Selasa (30/12/2025).
Ia menambahkan, diskusi tersebut bukan untuk mundur dari demokrasi, melainkan bagian dari upaya konsolidasi agar tata kelola pemerintahan lebih efisien dan hasilnya benar-benar dirasakan masyarakat luas. Fahri menilai, setiap perubahan sistem harus dilihat dari manfaat jangka panjang, bukan semata dari sudut pandang politik praktis.
Di internal Partai Gelora sendiri, kajian mengenai mekanisme pemilihan kepala daerah dilakukan dengan melibatkan struktur dan kader di daerah. Hal ini dinilai penting karena dinamika pemerintahan daerah sangat beragam dan tidak bisa disamaratakan.
“Di Gelora, evaluasi banyak kami dengarkan dari daerah. Kami tidak memiliki wakil di DPR pusat, tetapi punya basis di daerah yang merasakan langsung dampak kebijakan,” jelasnya.
Fahri juga mengajak publik untuk memandang wacana tersebut sebagai ikhtiar bersama dalam memperbaiki perjalanan demokrasi Indonesia. Ia menegaskan bahwa niat utama dari diskusi ini adalah membawa bangsa ke arah yang lebih positif dan berkelanjutan.
Saat ditanya pandangan pribadinya, Fahri menekankan pentingnya efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Ia menyinggung pembagian level otonomi yang saat ini sudah berjalan, mulai dari desa hingga daerah, lengkap dengan alokasi anggaran seperti Dana Desa.
“Sekarang tinggal bagaimana pembagian peran antarlembaga dan tingkat pemerintahan diatur dengan tepat, agar fungsi eksekutif, legislatif, dan yudikatif berjalan maksimal,” pungkasnya.
Sebagai informasi, Partai Gelora saat ini tergabung dalam koalisi besar pendukung pemerintahan Prabowo Subianto bersama Partai Gerindra, Golkar, PAN, PKB, Demokrat, PKS, NasDem, PPP, PBB, PSI, Partai Garuda, PRIMA, serta satu partai lokal, Partai Aceh.
Baca berita politik dan analisis nasional lainnya di: https://jurnalluguas.com
