JurnalLugas.Com — Bayangkan seseorang tak bisa masuk ke acara kondangan hanya karena lupa membawa undangan, padahal namanya jelas tercatat sebagai tamu. Analogi ini mungkin terasa sederhana, tetapi cukup relevan untuk menggambarkan situasi ketika suatu perkara memenuhi syarat pengakuan bersalah, namun Terdakwa menolak didampingi advokat saat penyidikan. Dalam konteks Pasal 234 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP, kondisi tersebut bisa menjadi ganjalan serius.
KUHAP terbaru memang baru saja berlaku, tetapi diskursus akademik dan praktik peradilan terkait norma di dalamnya telah berkembang cepat. Salah satu pasal yang menjadi sorotan adalah Pasal 234, yang membuka peluang pengalihan perkara ke acara pemeriksaan singkat berdasarkan pengakuan bersalah Terdakwa. Namun, mekanisme ini tidak berdiri sendiri.
Rantai Korelasi Pasal 234 dan Pasal 205 KUHAP
Memahami Pasal 234 tidak dapat dilakukan secara parsial. Norma tersebut harus dibaca bersama Pasal 205 KUHAP dalam undang-undang yang sama. Hakim tidak bisa serta-merta mengalihkan perkara ke pemeriksaan singkat hanya karena ada pengakuan. Ada mekanisme uji dengan enam syarat kumulatif yang wajib terpenuhi.
Pasal 205 ayat (2) mensyaratkan antara lain:
- Terdakwa telah diperiksa pada tahap penyidikan;
- Terdakwa didampingi advokat selama penyidikan;
- Pemeriksaan dilakukan secara patut dan dalam waktu wajar;
- Hak-hak Terdakwa telah diberitahukan dan dapat digunakan;
- Pengakuan tidak lahir dari tekanan atau penyiksaan;
- Hal lain yang dipandang perlu oleh Hakim.
Enam syarat tersebut bukan formalitas administratif, melainkan filter prosedural. Tujuannya jelas: memastikan pengakuan bersalah lahir dari proses yang sah dan adil.
Hak Pendampingan dalam Pasal 142 KUHAP
Hak untuk didampingi advokat bukan hanya muncul dalam Pasal 205. Pasal 142 KUHAP secara eksplisit merumuskan hak Tersangka atau Terdakwa untuk:
- Memilih dan mendapatkan pendampingan advokat di setiap pemeriksaan;
- Diberitahu mengenai hak-haknya;
- Memperoleh jasa hukum atau bantuan hukum;
- Bebas dari penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi.
Ketentuan ini menegaskan bahwa pendampingan advokat adalah hak fundamental, bukan sekadar hak tambahan. Hak tersebut melekat sejak tahap penyidikan hingga persidangan.
Perspektif Mahkamah Agung: Jangan Bebankan Cacat Prosedur kepada Terdakwa
Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung, Dr. H. Prim Haryadi, S.H., M.H., dalam program Perisai Badilum pada 19 Januari 2026 menegaskan bahwa pengujian syarat Pasal 205 harus dilakukan dengan sangat hati-hati. Menurut beliau, bisa saja syarat tidak terpenuhi bukan karena kesalahan Terdakwa, melainkan kelalaian penyidik.
Ia mengingatkan, cacat prosedural pada tahap penyidikan tidak boleh dibebankan kepada Terdakwa. Solusinya bukan menolak pengakuan bersalah, melainkan memastikan hak Terdakwa dipenuhi terlebih dahulu, termasuk penunjukan advokat. Prinsip due process harus dijaga agar tujuan kepastian hukum yang cepat tidak justru mengorbankan keadilan.
Pandangan ini menegaskan satu hal penting: kecepatan proses tidak boleh mengalahkan integritas prosedur.
Ketika Terdakwa Menolak Didampingi Advokat
Persoalan menjadi lebih kompleks ketika penolakan pendampingan bukan akibat kelalaian penyidik, melainkan kehendak Terdakwa sendiri. Penolakan itu bahkan bisa dibuktikan dengan surat pernyataan resmi.
Secara normatif, pendampingan advokat dalam Pasal 205 bukan sekadar hak individual yang dapat dilepas. Ia juga berfungsi sebagai instrumen kontrol kualitas penyidikan. Artinya, sekalipun penolakan dilakukan secara sadar dan tanpa tekanan, syarat prosedural tetap belum terpenuhi.
Konsekuensinya, pengakuan bersalah tidak otomatis membuka pintu pemeriksaan singkat. Yang diuji bukan hanya kejujuran Terdakwa, tetapi juga validitas proses yang melahirkannya.
Dua Opsi Solusi bagi Majelis Hakim
Hakim bukan sekadar “la bouche de la loi” yang membaca teks undang-undang secara kaku. Dalam konteks ini, terdapat dua opsi yang dapat dipertimbangkan:
1. Pendekatan Progresif
Majelis Hakim dapat menunjuk advokat di persidangan untuk memastikan alasan penolakan. Jika terbukti penolakan terjadi karena ketidaktahuan — misalnya kekhawatiran biaya — maka pemeriksaan singkat dapat dipertimbangkan demi efisiensi.
Namun, opsi ini harus dijalankan dengan kehati-hatian tinggi, sebab pendampingan di persidangan tidak serta-merta menyembuhkan cacat prosedural pada tahap penyidikan.
2. Pendekatan Kepastian Hukum
Jika terdapat surat penolakan resmi dan terbukti penolakan dilakukan secara sadar, Hakim dapat menetapkan perkara diperiksa dengan acara pemeriksaan biasa. Pengakuan bersalah tetap dapat dijadikan sebagai keadaan yang meringankan sesuai Pasal 54 KUHP 2023.
Pendekatan ini lebih kuat dalam menjaga konsistensi prosedural dan menghindari disparitas putusan.
Menimbang Efisiensi dan Keadilan
Kedua opsi memiliki keunggulan masing-masing. Pendekatan progresif lebih efisien, sementara pendekatan kepastian hukum lebih menjamin proporsionalitas. Dalam praktiknya, dibutuhkan pedoman resmi dari Mahkamah Agung agar tidak terjadi perbedaan penerapan di berbagai pengadilan.
Kembali pada analogi kondangan: bukan sekadar soal hak masuk, melainkan bagaimana aturan diterapkan secara bijak. Jika tamu lupa membawa undangan karena tidak tahu, penyelenggara yang arif akan mencari solusi. Namun jika aturan sengaja diabaikan, ketegasan tetap diperlukan.
Begitu pula Hakim. Keputusan terbaik bukan hanya soal keberanian mengambil langkah, tetapi ketepatan menyeimbangkan prosedur, kepastian hukum, dan keadilan substantif.
Artikel ini ditulis secara independen untuk kepentingan edukasi hukum dan pengembangan wacana peradilan pidana modern.
Baca artikel hukum dan analisis kebijakan lainnya di https://jurnallugas.com/
(SF)
