JurnalLugas.Com — Indonesia resmi memasuki babak baru dalam sejarah hukum pidananya. Tiga instrumen hukum kini berlaku bersamaan: KUHP Nasional, KUHAP Baru, dan UU Penyesuaian Pidana. Setelah lebih dari satu abad terkungkung dalam paradigma kolonial, Hakim tidak lagi sekadar menjadi “corong undang-undang”, melainkan diwajibkan menjadi Ratio Summa akal budi tertinggi yang menghidupkan hukum untuk keadilan.
Istilah Ratio Summa sendiri berasal dari filsuf Romawi, Cicero, yang menyatakan: “Lex est ratio summa, quae jubet quae sunt utilia et necessaria, et contraria prohibet”. Hukum adalah akal budi tertinggi yang memerintahkan apa yang berguna dan perlu, serta melarang yang sebaliknya.
Hakim: Dari “La Bouche de la Loi” ke Ratio Summa
Selama lebih dari satu abad, sistem hukum pidana Indonesia dipengaruhi paradigma kolonial yang menempatkan Hakim sebagai la bouche de la loi hanya menyuarakan teks hukum tanpa ruang kreativitas. Putusan bersifat kaku, terpenjara pidana minimum khusus, dan pilihan hukuman terbatas: penjara atau denda.
Kini, era hukum pidana baru mengubah semua itu. Hakim dituntut menafsirkan hukum secara kontekstual, mempertimbangkan keadilan bagi semua pihak, dan menjatuhkan putusan yang benar-benar utilia et necessaria berguna dan perlu.
Lima Bukti Hakim Menjadi Ratio Summa
- Pemaafan Hakim (Rechterlijk Pardon)
KUHP Nasional Pasal 54 ayat (2) memberi Hakim kewenangan untuk tidak menjatuhkan pidana meski terdakwa terbukti bersalah, bila pertimbangan keadilan dan kemanusiaan menghendaki. Misal, seorang nenek mencuri buah karena lapar Hakim dapat memberi pemaafan. Seperti dikatakan seorang pakar hukum, “Ini adalah bentuk keadilan yang berperikemanusiaan.” - Pedoman Pemidanaan 11 Faktor
Hakim diwajibkan mempertimbangkan 11 faktor sistematis sebelum menjatuhkan pidana, termasuk motif, sikap batin, cara melakukan, dan nilai hukum masyarakat. Setiap putusan harus rasional dan dapat dipertanggungjawabkan. - Dihapusnya Pidana Minimum Khusus
UU Penyesuaian Pidana Nomor 1 Tahun 2026 menghapus belenggu pidana minimum khusus, kecuali untuk empat kejahatan luar biasa: HAM berat, terorisme, korupsi, dan pencucian uang. Hakim kini bisa menentukan pidana proporsional sesuai kasus. - Pilihan Pidana Lebih Variatif
Penjara bukan lagi pilihan utama. Kini tersedia pidana pengawasan, kerja sosial, hingga sistem denda proporsional. Penjara menjadi ultimum remedium, langkah terakhir. - SEMA Nomor 1 Tahun 2026 Sebagai Panduan
Mahkamah Agung mengeluarkan SEMA 1/2026, menyediakan format amar putusan baru, pedoman asas lex mitior, dan struktur pertimbangan putusan sistematis.
Kewenangan Besar, Tanggung Jawab Besar
Dengan kewenangan besar, tanggung jawab Hakim pun besar. Menjadi Ratio Summa bukan berarti bebas semaunya; setiap putusan harus rasional dan dapat dijelaskan secara logis. Hakim harus mampu menjawab: mengapa pidana ini dijatuhkan, bukan hanya apa yang dijatuhkan. Putusan yang baik dibaca dan dipahami oleh terdakwa, korban, masyarakat, bahkan generasi mendatang.
Menyongsong Era Baru Hukum dengan Kebijaksanaan
Era hukum pidana baru menempatkan Hakim pada posisi strategis dan mulia. Cicero mengingatkan, Ratio Summa selalu memerintahkan apa yang berguna dan perlu, serta melarang yang sebaliknya. Setiap putusan harus mencegah kejahatan, merehabilitasi pelaku, memulihkan keseimbangan, dan memberi keadilan bagi korban.
Saatnya Hakim tampil bukan sekadar membaca teks undang-undang, tapi menghidupkan keadilan berperikemanusiaan. Fiat justitia ruat caelum tegakkan keadilan meski langit runtuh dengan akal budi yang menimbang kemaslahatan bangsa.
Untuk referensi lebih lengkap, kunjungi: JurnalLugas.Com
(SF)
