JurnalLugas.Com — Upaya memperkuat pemahaman media terhadap isu hak asasi manusia terus dilakukan pemerintah. Melalui Kementerian Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, program peningkatan kapasitas bagi jurnalis mulai disiapkan, termasuk pembukaan kelas khusus yang membahas perspektif HAM bagi para pekerja media di seluruh Indonesia.
Program ini dirancang sebagai langkah strategis agar pemberitaan mengenai isu sosial dan kemanusiaan dapat disajikan secara lebih komprehensif, akurat, dan berimbang. Selain memperkaya wawasan jurnalis, program tersebut juga diharapkan mampu meningkatkan kesadaran publik mengenai pentingnya perlindungan hak-hak masyarakat.
Menteri HAM Natalius Pigai menjelaskan bahwa kelas khusus tersebut akan dibuka secara luas bagi jurnalis dari berbagai platform media. Menurutnya, peningkatan literasi HAM di kalangan pekerja pers merupakan bagian penting dalam memperkuat pembangunan demokrasi.
“Kami berencana membuka kelas khusus HAM untuk para jurnalis. Program ini akan memberikan ruang belajar agar media memiliki pemahaman yang lebih kuat dalam melihat persoalan hak asasi manusia,” ujar Pigai di Jakarta, Rabu (11/3/2026).
Tidak hanya pelatihan, kementerian juga menyiapkan berbagai program pendukung yang bertujuan mendorong lahirnya karya jurnalistik berkualitas yang mengangkat isu-isu kemanusiaan.
Beberapa di antaranya adalah fasilitasi produksi liputan bertema HAM, kompetisi karya jurnalistik, hingga pemberian penghargaan bagi jurnalis yang konsisten menyoroti isu perlindungan hak asasi manusia.
Pigai menilai karya jurnalistik yang mengangkat realitas sosial masyarakat, termasuk persoalan ketidakadilan maupun upaya penegakan hak-hak warga negara, memiliki kontribusi besar dalam membangun kesadaran publik.
“Pers punya kekuatan besar dalam membangun peradaban yang menghargai hak asasi manusia. Tanpa keterlibatan media, upaya pembangunan HAM akan sulit berjalan maksimal,” katanya.
Menurutnya, media bukan hanya berfungsi mengungkap persoalan yang terjadi di tengah masyarakat, tetapi juga memiliki tanggung jawab moral untuk menyebarkan pesan positif mengenai pembangunan nasional, termasuk di bidang hak asasi manusia.
Ia juga menekankan pentingnya pemberitaan yang mampu mengedukasi masyarakat tentang perkembangan HAM, baik dalam sektor sipil dan politik maupun dalam aspek ekonomi, sosial, dan budaya.
Dengan adanya program ini, pemerintah berharap jurnalis dapat memainkan peran yang lebih aktif dalam menyebarluaskan nilai-nilai HAM sekaligus memperkuat fungsi pers sebagai pengawal demokrasi.
Ke depan, kolaborasi antara pemerintah dan komunitas media diharapkan dapat melahirkan karya jurnalistik yang tidak hanya informatif, tetapi juga mampu mendorong terciptanya masyarakat yang lebih adil serta menghormati hak asasi setiap individu.
Baca berita lengkap lainnya di: https://jurnallugas.com
(SF)
