JurnalLugas.Com — Wacana pengurangan subsidi bahan bakar minyak (BBM) kembali memantik respons keras dari parlemen. Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, menegaskan bahwa kebijakan tersebut belum tepat diterapkan di tengah kondisi ekonomi yang masih bergejolak akibat tekanan global.
Pernyataan itu muncul sebagai tanggapan atas usulan Jusuf Kalla yang mendorong pemerintah mempertimbangkan pengurangan subsidi untuk menjaga defisit anggaran tetap terkendali.
Namun bagi DPR, langkah tersebut justru berpotensi menambah beban masyarakat, khususnya kelompok berpenghasilan rendah.
“Kalau subsidi BBM dikurangi, kami tidak setuju. Jangan sampai kebijakan fiskal malah menekan rakyat kecil,” ujar Said singkat.
Tekanan Global, Prioritas Tetap Rakyat
Said mengakui bahwa lonjakan harga minyak dunia tidak bisa dihindari, terutama karena konflik geopolitik yang berdampak langsung pada pasar energi internasional. Meski demikian, ia menilai pemerintah tidak perlu tergesa-gesa mengambil langkah yang berisiko secara sosial.
Menurutnya, pendekatan kebijakan harus lebih berimbang antara menjaga keuangan negara dan melindungi daya beli masyarakat.
Ia bahkan mempertanyakan alasan subsidi bagi masyarakat miskin justru menjadi opsi pertama yang dikaji ulang.
“Kenapa yang disasar subsidi untuk rakyat? Harusnya dilihat dulu yang nonsubsidi,” tegasnya.
Opsi Penyesuaian BBM Nonsubsidi
Sebagai alternatif, DPR mendorong pemerintah mempertimbangkan penyesuaian harga BBM nonsubsidi yang selama ini mengikuti harga pasar. Meski begitu, langkah tersebut tetap harus dihitung secara cermat agar tidak memicu lonjakan inflasi.
Said mengingatkan bahwa kenaikan harga energi memiliki efek domino yang luas, mulai dari biaya transportasi hingga harga kebutuhan pokok.
“Dampak inflasi harus dihitung matang. Jangan sampai kebijakan satu sektor memicu tekanan di sektor lain,” ujarnya.
Evaluasi Subsidi LPG 3 Kg
Selain BBM, DPR juga menyoroti persoalan klasik dalam penyaluran subsidi LPG 3 kilogram. Said menilai, selama ini masalah utama bukan pada besaran anggaran, melainkan ketepatan sasaran.
Ia mengusulkan sistem verifikasi yang lebih ketat dengan dukungan teknologi untuk memastikan hanya masyarakat berhak yang menerima subsidi.
“Subsidi harus tepat sasaran. Kalau datanya akurat, anggaran tidak akan bocor,” katanya.
Dinamika Kebijakan Energi Nasional
Perbedaan pandangan antara DPR dan tokoh senior seperti Jusuf Kalla mencerminkan kompleksitas kebijakan energi nasional. Di tengah tekanan global, pemerintah dihadapkan pada dilema antara menjaga stabilitas fiskal dan melindungi masyarakat.
Sejumlah pengamat menilai, keputusan terkait subsidi BBM tidak bisa diambil secara reaktif, melainkan harus berbasis data dan proyeksi jangka panjang.
Untuk saat ini, DPR menegaskan bahwa perlindungan terhadap masyarakat tetap menjadi prioritas utama dalam setiap kebijakan energi.
Baca berita selengkapnya di JurnalLugas.Com
(SF)
