JurnalLugas.Com – Kasus dugaan korupsi yang menyeret sejumlah mantan petinggi Badan Gizi Nasional (BGN) menjadi perhatian serius DPR RI. Lembaga legislatif itu memastikan pengawasan terhadap tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan diperkuat guna menjaga kepercayaan publik terhadap salah satu program prioritas pemerintah.
Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal, menegaskan bahwa DPR tidak ingin persoalan hukum yang terjadi mengganggu pelaksanaan program pemenuhan gizi yang menyasar jutaan masyarakat di berbagai daerah. Karena itu, pengawasan terhadap perencanaan, penggunaan anggaran, hingga evaluasi program akan dilakukan secara lebih ketat.
Menurutnya, Komisi IX DPR RI akan mengawal seluruh tahapan pelaksanaan program, termasuk menelaah berbagai catatan hasil pemeriksaan yang dikeluarkan lembaga audit negara. Temuan-temuan yang berpotensi menimbulkan kerugian negara akan menjadi bahan evaluasi dalam pembahasan anggaran dan kebijakan ke depan.
“DPR memiliki fungsi pengawasan yang harus dijalankan. Setiap catatan dari hasil pemeriksaan keuangan akan menjadi perhatian agar tata kelola program berjalan lebih baik,” ujar Cucun di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (4/6/2026).
DPR juga memberi sinyal bahwa alokasi anggaran BGN pada tahun mendatang akan dievaluasi secara menyeluruh. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan setiap rupiah anggaran negara benar-benar digunakan sesuai tujuan program dan memberikan manfaat maksimal kepada masyarakat.
Penguatan sistem pengawasan dinilai penting mengingat program MBG merupakan salah satu agenda strategis pemerintah yang membutuhkan dukungan anggaran besar serta melibatkan jaringan pelaksana yang luas di berbagai wilayah Indonesia.
Selain pengawasan terhadap anggaran, DPR mendorong adanya perbaikan sistem tata kelola internal, transparansi pelaporan, dan mekanisme pengendalian yang lebih kuat agar potensi penyimpangan dapat dicegah sejak dini.
Cucun juga mengingatkan jajaran pimpinan baru BGN agar menjaga amanat Presiden Prabowo Subianto dalam menjalankan program Makan Bergizi Gratis. Ia menilai target percepatan layanan gizi yang telah ditetapkan pemerintah harus tetap menjadi prioritas utama di tengah proses hukum yang sedang berlangsung.
Menurutnya, pergantian kepemimpinan harus menjadi momentum untuk memperkuat integritas kelembagaan sekaligus memperbaiki sistem kerja agar program dapat berjalan lebih efektif dan akuntabel.
DPR berharap BGN mampu menunjukkan komitmen kuat terhadap prinsip transparansi sehingga kepercayaan masyarakat terhadap program MBG tetap terjaga.
Terkait penetapan tersangka terhadap sejumlah mantan pejabat BGN, DPR menyatakan menghormati sepenuhnya proses hukum yang tengah ditangani aparat penegak hukum.
Cucun menilai langkah penegakan hukum yang dilakukan pemerintah merupakan bagian dari komitmen pemberantasan korupsi dan upaya menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih.
Ia menegaskan bahwa proses hukum harus berjalan secara profesional dan transparan sehingga dapat memberikan kepastian hukum sekaligus menjadi pembelajaran bagi seluruh institusi negara.
Sebelumnya, Kejaksaan Agung menetapkan tiga mantan pejabat tinggi Badan Gizi Nasional sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi tata kelola program Makan Bergizi Gratis periode 2025–2026.
Mereka adalah mantan Kepala BGN berinisial DH, mantan Wakil Kepala BGN Bidang Pengembangan Organisasi dan Dukungan Kelembagaan berinisial LP, serta mantan Wakil Kepala BGN Bidang Operasional Pemenuhan Gizi berinisial SS.
Baca berita nasional dan kebijakan publik terbaru lainnya di JurnalLugas.Com: https://jurnallugas.com/
(Soefriyanto)
