JurnalLugas.Com – PDI Perjuangan kembali menegaskan arah politiknya sebagai partai penyeimbang di luar pemerintahan. Sikap tersebut dipastikan bukan bentuk keragu-raguan ataupun posisi “abu-abu”, melainkan strategi politik yang telah diputuskan secara resmi melalui Rapat Kerja Nasional (Rakernas) partai.
Ketua DPP PDIP, Said Abdullah, menjelaskan bahwa konsep penyeimbang berbeda dengan oposisi yang lazim diterapkan di sejumlah negara dengan sistem politik berbeda. Menurutnya, Indonesia memiliki karakter demokrasi sendiri sehingga mekanisme pengawasan terhadap pemerintah tidak harus diwujudkan melalui sikap oposisi penuh.
“Sikap penyeimbang berarti tetap objektif dan proporsional dalam menilai setiap kebijakan pemerintah,” ujar Said di Jakarta, Sabtu, 20 Juni 2026.
Ia menegaskan, apabila kebijakan Presiden Prabowo Subianto memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, PDIP akan memberikan dukungan hingga akhir masa pemerintahan pada 2029. Dukungan tersebut diberikan berdasarkan kepentingan rakyat, bukan karena pertimbangan keuntungan politik bagi partai.
Sebaliknya, jika terdapat kebijakan yang dinilai belum berpihak kepada masyarakat atau memerlukan perbaikan, PDIP akan menyampaikan kritik secara konstruktif sebagai bagian dari fungsi pengawasan dalam demokrasi.
Kritik Bukan Upaya Menjatuhkan Pemerintah
Said menilai peran penyeimbang berbeda secara mendasar dengan oposisi. Menurutnya, oposisi memiliki orientasi politik yang berseberangan dengan pemerintah dan cenderung menonjolkan kelemahan pemerintahan sebagai strategi memperoleh keuntungan elektoral.
Sementara itu, PDIP memilih tetap menjaga keseimbangan antara memberikan dukungan terhadap kebijakan yang dinilai tepat sekaligus mengoreksi jika ditemukan kekurangan.
Ia menambahkan, partainya berharap pemerintahan Presiden Prabowo mampu menjalankan amanah konstitusi secara optimal hingga berakhirnya masa jabatan.
“Yang kami inginkan adalah pemerintahan berjalan baik sesuai kepentingan bangsa dan konstitusi,” kata Said.
Presiden Prabowo Dinilai Memahami Sikap PDIP
Menurut Said, Presiden Prabowo memahami posisi politik yang dipilih PDIP. Bahkan, komunikasi antara kedua pihak tetap berjalan dengan baik meskipun partai berlambang banteng itu berada di luar kabinet.
Ia mengungkapkan bahwa Presiden menghargai keberadaan pihak yang mampu memberikan masukan secara objektif.
Said menyebut, kepala negara memahami bahwa pujian berlebihan justru dapat mengurangi objektivitas dalam menjalankan pemerintahan. Karena itu, kritik yang disampaikan secara membangun dianggap sebagai bagian penting dalam menjaga kualitas kebijakan publik.
PKB Sebelumnya Minta PDIP Perjelas Posisi Politik
Sebelumnya, Ketua Fraksi PKB DPR RI Jazilul Fawaid meminta PDIP memperjelas posisi politiknya, apakah akan bergabung dengan koalisi pemerintahan atau memilih menjadi oposisi.
Pernyataan tersebut muncul setelah mencuat isu mengenai keterlibatan salah satu kader PDIP dalam aksi demonstrasi bersama mahasiswa di Jakarta beberapa waktu lalu.
Menurut Jazilul, partai politik sebaiknya memiliki sikap yang tegas agar tidak menimbulkan persepsi berada di antara pemerintah dan oposisi.
Ia menilai partai-partai yang saat ini tergabung dalam koalisi tengah berupaya mengawal pelaksanaan berbagai program pemerintahan Presiden Prabowo sehingga membutuhkan soliditas politik yang kuat.
Meski demikian, Jazilul menegaskan pihaknya tetap menghormati setiap pilihan politik partai lain selama dijalankan secara terbuka dan konsisten.
Dengan penegasan dari Said Abdullah, PDIP memastikan tetap berada pada jalur sebagai partai penyeimbang, yakni mendukung kebijakan pemerintah yang berpihak kepada rakyat sekaligus memberikan kritik konstruktif terhadap kebijakan yang dinilai perlu diperbaiki tanpa mengambil posisi sebagai oposisi penuh.
Baca berita politik nasional lainnya di JurnalLugas.Com.
(Soefriyanto)
