JurnalLugas.Com — Istilah desil dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) masih kerap disalahartikan sebagai penanda langsung seseorang miskin, kaya, atau memiliki pendapatan tertentu. Badan Pusat Statistik (BPS) menegaskan, pemahaman tersebut tidak tepat.
Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menjelaskan, desil merupakan posisi relatif sebuah keluarga dalam pemeringkatan kesejahteraan sosial ekonomi dibandingkan keluarga lainnya.
Artinya, desil 1 menggambarkan kelompok dengan tingkat kesejahteraan relatif paling rendah, sedangkan desil 10 berada pada kelompok relatif paling tinggi. Setiap desil mencakup sekitar 10 persen keluarga dalam pemeringkatan.
Namun, keluarga yang berada dalam desil yang sama belum tentu memiliki pendapatan, pengeluaran, aset, maupun kondisi kehidupan yang sama.
“Desil adalah posisi relatif, bukan ukuran tunggal kondisi ekonomi keluarga,” kata Amalia dalam keterangan tertulis yang diterima JurnalLugas.Com, Sabtu, 22 Agustus 2026.
Penentuan desil juga tidak hanya melihat besarnya penghasilan. BPS mempertimbangkan sejumlah kondisi secara bersamaan, mulai dari keadaan rumah, sumber air, energi untuk memasak, kepemilikan aset, listrik, pendidikan, pekerjaan, kesehatan, komposisi keluarga hingga kondisi disabilitas.
Berbagai indikator tersebut kemudian diolah menggunakan metode Proxy Means Test (PMT) untuk memperkirakan tingkat kesejahteraan relatif berdasarkan karakteristik yang dapat diamati.
Karena itu, satu indikator saja tidak otomatis membuat sebuah keluarga masuk ke desil tertentu. Misalnya, kepemilikan kendaraan, daya listrik rumah, atau jenis pekerjaan tidak bisa dijadikan satu-satunya dasar untuk menentukan posisi desil.
DTSEN saat ini digunakan pemerintah sebagai salah satu rujukan dalam perencanaan, penetapan sasaran, serta evaluasi berbagai program. Data tersebut dibangun melalui integrasi sejumlah basis data pemerintah dan dipadukan dengan data administrasi kependudukan.
Per 10 Juli 2026, DTSEN Versi 3 mencatat sekitar 290,13 juta data individu dan 95,98 juta data keluarga.
BPS menyatakan pemutakhiran data akan terus dilakukan agar kondisi yang tercatat semakin sesuai dengan keadaan masyarakat.
Warga yang menemukan data keluarga belum sesuai juga dapat menggunakan mekanisme pembaruan yang tersedia.
Dengan demikian, melihat angka desil sebaiknya tidak dilakukan secara sederhana dengan menganggap desil sebagai ukuran pasti kemiskinan atau kekayaan.
Desil lebih tepat dipahami sebagai gambaran posisi relatif keluarga berdasarkan gabungan kondisi sosial ekonomi.
Berita dan informasi lainnya dapat dibaca di JurnalLugas.Com.
(Soefriyanto)
