JurnalLugas.Com — Pajak kendaraan bermotor bukan sekadar kewajiban warga, tetapi menjadi salah satu penopang kemampuan Pemerintah Provinsi Jawa Barat membiayai pembangunan daerah.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan kepatuhan masyarakat membayar pajak ikut memperkuat ruang fiskal pemerintah untuk membangun fasilitas publik.
Dana tersebut antara lain digunakan untuk penataan jalan, drainase, penerangan jalan umum (PJU), hingga trotoar.
Dedi menyampaikan apresiasi kepada warga Jawa Barat yang tetap memenuhi kewajiban pajak kendaraan. Menurutnya, partisipasi masyarakat memberi dukungan nyata terhadap pembangunan infrastruktur di berbagai daerah.
Salah satu contohnya terlihat dari penataan pedestrian di kawasan Pasar Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya. Dedi meminta fasilitas trotoar tidak dialihfungsikan menjadi tempat parkir kendaraan maupun lokasi berjualan.
Pembangunan juga diarahkan ke sektor pendidikan dan kesehatan. Pemprov Jawa Barat terus menambah ruang kelas baru untuk memperluas daya tampung SMA dan SMK.
Sementara di bidang kesehatan, Dedi meminta rumah sakit di Jawa Barat tidak menolak pasien, termasuk warga yang belum memiliki BPJS Kesehatan atau tidak memperoleh jaminan dari pemerintah.
Program penyambungan listrik ke desa juga terus dilakukan. Dalam sekitar 1,5 tahun kepemimpinannya, pemerintah daerah mencatat sekitar 420.000 warga telah mendapatkan akses jaringan listrik, sedangkan 80.000 warga lainnya masih dalam proses penyambungan.
Di sektor pertanian, pemerintah melakukan revitalisasi jaringan irigasi untuk menjaga produktivitas lahan. Warga juga diminta tidak mendirikan bangunan liar di atas maupun di bantaran saluran air karena berpotensi menghambat aliran dan memperbesar risiko banjir.
Dedi menilai pembangunan tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah. Ia mengajak masyarakat dan pemerintah kabupaten/kota ikut menjaga kebersihan serta menata wilayah agar lebih nyaman, terutama Kota Bandung yang menjadi wajah Jawa Barat.
“Pembangunan tidak bisa berjalan tanpa partisipasi warga,” kata Dedi.
Di sisi lain, Dedi mengakui masih terdapat kekurangan selama 1,5 tahun memimpin Jawa Barat. Ia menyampaikan permintaan maaf sekaligus membuka ruang bagi kritik masyarakat sebagai bahan evaluasi pemerintah.
Menurutnya, kritik diperlukan agar pembangunan dan pelayanan publik dapat terus diperbaiki. Pemerintah, kata Dedi, harus berani melakukan evaluasi terhadap kekurangan yang masih terjadi di lapangan.
Baca berita dan informasi terbaru lainnya di JurnalLugas.Com.
(Catur)
