JurnalLugas.Com — Kasus dugaan keracunan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menjadi sorotan di Sumatera Utara.
Kali ini, seorang siswi SMK Swasta Bersama Berastagi, Kabupaten Karo, berinisial FP, disebut mengalami gangguan ingatan setelah diduga menjadi korban.
FP yang dikenal sebagai siswi berprestasi dilaporkan masih menjalani perawatan. LBH Medan menyebut kondisi korban cukup serius karena mengalami gangguan ingatan yang disebut mencapai sekitar 70 persen.
Direktur LBH Medan Irvan Saputra menilai kasus tersebut tidak cukup ditangani hanya dengan langkah administratif, seperti penghentian operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau pemberhentian kepala SPPG.
Menurutnya, aparat penegak hukum perlu memeriksa seluruh proses penyelenggaraan MBG untuk mengetahui ada atau tidaknya unsur pidana.
“Kasus ini perlu diselidiki secara menyeluruh, termasuk pihak yang bertanggung jawab dalam rantai penyediaan makanan,” ujar Irvan dalam keterangan tertulis, Rabu (9/9/2026).
LBH Medan juga menilai dugaan keracunan MBG yang terjadi berulang menunjukkan persoalan keamanan pangan tidak bisa dianggap sebagai insiden biasa.
Lembaga tersebut mengutip data Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) yang mencatat puluhan ribu korban sejak 2025 hingga Agustus 2026. LBH Medan juga merujuk data MBG Watch yang mencatat sekitar 42 ribu anak menjadi korban.
Atas kondisi itu, LBH Medan mendorong kepolisian di Sumatera Utara menelusuri dugaan pelanggaran mulai dari pengadaan bahan makanan, proses memasak, penyimpanan, distribusi hingga pengawasan.
Pemeriksaan juga dinilai penting untuk memastikan hubungan antara makanan MBG dengan kondisi kesehatan korban melalui hasil pemeriksaan medis dan laboratorium.
LBH Medan menyatakan apabila penyidikan menemukan unsur pidana, pihak yang bertanggung jawab harus diproses sesuai ketentuan hukum.
Hasil pemeriksaan laboratorium dan perkembangan penanganan perkara juga diminta disampaikan secara terbuka kepada korban dan masyarakat.
Selain mendorong proses hukum, LBH Medan meminta pemerintah mengevaluasi pelaksanaan MBG secara menyeluruh.
Mereka bahkan mendesak penghentian program sementara dengan alasan dugaan kasus keracunan masih terus muncul.
Kasus FP kini menambah perhatian terhadap aspek keamanan pangan dalam pelaksanaan MBG, terutama karena program tersebut menyasar anak-anak sekolah yang menjadi penerima manfaat.
Baca berita dan informasi lainnya di JurnalLugas.Com.
JurnalLugas.Com
(Soefriyanto)
