JurnalLugas.Com – Komisi Yudisial (KY) Indonesia menunjukkan dukungannya terhadap langkah-langkah yang diambil oleh para hakim untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Hal ini sejalan dengan rencana Solidaritas Hakim Indonesia yang akan menggelar cuti bersama pada tanggal 7 hingga 11 Oktober 2024. Anggota dan Juru Bicara KY, Mukti Fajar Nur Dewata, menyatakan bahwa dukungan ini bertujuan untuk memberikan perhatian yang layak terhadap hak dan kesejahteraan para hakim.
Mukti menjelaskan, “KY memahami dan mendukung upaya para hakim untuk meningkatkan kesejahteraannya.” Menurutnya, hakim adalah perwakilan negara dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman, dan oleh karena itu, negara memiliki kewajiban untuk memastikan hak keuangan serta fasilitas yang memadai bagi hakim. Hal ini merupakan salah satu bentuk dari independensi yang harus dimiliki oleh para hakim.
Bersama dengan Mahkamah Agung (MA), KY berkomitmen untuk terus berupaya mencapai tujuan ini. Pada tanggal 27 September 2024, KY mengadakan pertemuan dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk membahas isu penting seperti gaji, pensiun, tunjangan, serta jaminan kesehatan bagi hakim. Pertemuan ini diharapkan dapat menghasilkan langkah konkret dalam meningkatkan kesejahteraan hakim di Indonesia.
Sebagai langkah lanjutan, KY berencana untuk menginisiasi forum yang melibatkan KY, MA, Bappenas, dan Kemenkeu. Forum ini diharapkan menjadi wadah untuk menindaklanjuti permintaan dari para hakim mengenai perbaikan kesejahteraan mereka. Mukti berharap agar para hakim menyikapi rencana cuti bersama ini dengan bijak, sehingga tidak mengganggu kepentingan penyelenggaraan peradilan dan keadilan bagi masyarakat.
“Kami siap menerima audiensi dari Solidaritas Hakim Indonesia,” imbuh Mukti, menegaskan keterbukaan KY terhadap dialog dengan para hakim.
Sebelumnya, Solidaritas Hakim Indonesia mengumumkan rencana untuk melaksanakan Gerakan Cuti Bersama Hakim se-Indonesia secara serentak. Gerakan ini akan melibatkan ribuan hakim yang berjuang untuk kesejahteraan, independensi, dan kehormatan lembaga peradilan di tanah air. Juru Bicara Solidaritas Hakim Indonesia, Fauzan Arrasyid, mengungkapkan bahwa ketidakmampuan pemerintah untuk menyesuaikan penghasilan hakim dapat mengancam integritas lembaga peradilan.
“Tanpa kesejahteraan yang memadai, hakim rentan terhadap praktik korupsi karena penghasilan yang tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari,” ucap Fauzan, menekankan pentingnya perhatian pemerintah terhadap kesejahteraan hakim.
Gerakan cuti bersama ini bertujuan untuk menyuarakan aspirasi para hakim, sekaligus mengingatkan pemerintah bahwa tanpa jaminan kesejahteraan yang layak, penegakan hukum akan kehilangan wibawa dan makna keadilan. Sebagian hakim berencana untuk pergi ke Jakarta untuk melakukan aksi simbolik, termasuk audiensi dan protes, guna memperjuangkan perubahan nyata dalam profesi hakim dan sistem hukum Indonesia.
Dengan langkah-langkah ini, diharapkan kesejahteraan hakim akan semakin diperhatikan dan diperbaiki, demi terciptanya sistem peradilan yang lebih adil dan transparan di Indonesia.
