JurnalLugas.Com – Komisi II DPR RI terus berupaya memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam penggunaan anggaran negara untuk penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak yang akan berlangsung pada tahun 2024. Salah satu langkah yang dilakukan adalah mendorong audit menyeluruh terhadap dana hibah yang dialokasikan dalam kegiatan tersebut.
Ketua Komisi II DPR RI, M. Rifqinizamy Karsayuda, menegaskan bahwa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) akan bertugas melakukan audit, sebagaimana biasanya dilakukan dalam tata kelola keuangan negara. “Audit ini merupakan bagian dari proses yang normal dalam tata kelola keuangan di Indonesia,” ujar Rifqinizamy dalam kunjungan kerjanya di Sulawesi Tengah pada 14 November 2024.
Dalam kunjungan tersebut, Komisi II juga memantau persiapan pelaksanaan Pilkada serentak di Provinsi Sulawesi Tengah. Audit dana hibah ini diharapkan akan mulai dilaksanakan pada awal Januari 2024. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh tahapan dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada terlaksana dengan baik.
Rifqinizamy menyebutkan, audit atas penggunaan dana negara dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada sangat penting untuk memastikan bahwa tidak ada masalah baik dalam prosedur maupun substansi keuangan. “Prosesnya harus berjalan baik, hasilnya harus maksimal, dan dari sisi keuangan tidak boleh ada kekeliruan,” jelasnya.
Selain itu, terkait adanya isu dugaan penerimaan dana komisi atau kickback pada penyelenggara Pilkada di daerah, khususnya dalam tahap debat kandidat pasangan calon, Rifqinizamy menegaskan bahwa hal tersebut harus dibuktikan secara hukum. “Jika ada, itu seharusnya bukan bagian dari penerimaan resmi dalam institusi penyelenggara Pemilu,” tegasnya.
Langkah ini menunjukkan komitmen DPR dalam mewujudkan pemilu yang tidak hanya bebas, jujur, dan adil, tetapi juga transparan dari segi keuangan. Dengan pengawasan yang ketat terhadap anggaran Pemilu dan Pilkada, diharapkan pelaksanaan pesta demokrasi tahun 2024 dapat berlangsung dengan lancar serta menghasilkan pemimpin yang berintegritas sesuai harapan masyarakat.
