JurnalLugas.Com – Kasus polisi tembak polisi yang terjadi di Polres Solok Selatan, Sumatera Barat, menimbulkan pertanyaan besar terkait motif di balik peristiwa tersebut. Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, mengungkapkan dugaan bahwa penembakan yang mengakibatkan satu korban meninggal dunia berkaitan erat dengan penindakan tambang ilegal galian C yang sedang marak di wilayah tersebut.
Habiburokhman menyebutkan bahwa pelaku penembakan yang terjadi pada Jumat, 22 November 2024, adalah Kepala Bagian Operasi (Kabag Ops) Polres Solok Selatan yang berinisial DI. Menurutnya, pelaku mungkin merasa tidak puas dengan tindakan yang diambil oleh korban, yaitu Kepala Satuan Reserse Kriminal (Kasatreskrim) Polres Solok Selatan, AKP Ulil Ryanto Anshari, yang tengah menindak tambang ilegal.
“Apakah pelaku ini terlibat dalam membackingi tambang ilegal? Ketika ada penindakan, apakah ini yang membuatnya marah? Ini perlu diusut dengan tuntas,” kata Habiburokhman saat memberikan keterangan di Kompleks Parlemen, Jakarta.
Lebih lanjut, Habiburokhman menduga bahwa penembakan tersebut merupakan pembunuhan berencana. Dugaan ini muncul karena pelaku diduga telah membawa senjata api saat kejadian dan dengan sengaja menembak korban. “Saya menduga ini adalah pembunuhan berencana, namun biarkan penyidik yang mengusut kasus ini lebih lanjut,” tambahnya.
Tidak hanya meminta tindakan hukum terhadap pelaku, Habiburokhman juga menekankan pentingnya Polri mengungkap latar belakang insiden tersebut, yang diduga terkait dengan praktik tambang ilegal yang selama ini dibiarkan beroperasi di kawasan tersebut.
Sebelumnya, Kepala Bidang Humas Polda Sumbar, Kombes Pol Dwi Sulystiawan, mengonfirmasi peristiwa penembakan tersebut. Namun, hingga kini, pihak kepolisian masih belum memberikan informasi lebih lanjut mengenai penyebab dan motif di balik kejadian yang melibatkan sesama anggota kepolisian tersebut.
Peristiwa polisi tembak polisi ini menambah catatan kelam terkait integritas dan transparansi di tubuh kepolisian, khususnya dalam menghadapi dugaan keterlibatan aparat dalam tindak pidana illegal mining. Masyarakat pun berharap agar penyelidikan segera memberikan kejelasan serta memastikan keadilan ditegakkan tanpa adanya pihak yang dilindungi.
