JurnalLugas.Com – Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Alexander Marwata, menilai sayembara Rp8 miliar yang ditawarkan kepada siapa saja yang dapat menangkap buronan kasus korupsi Harun Masiku sebagai langkah positif. Menurutnya, ini mencerminkan peran serta masyarakat dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.
KPK Tetap Komitmen Cari Harun Masiku
Alex menegaskan bahwa KPK tidak pernah berhenti memburu Harun Masiku, yang telah menjadi buronan sejak Januari 2020. “KPK tetap mencari HM, hanya sampai saat ini belum ditemukan. Jika masyarakat ingin membantu, itu tentu sangat baik,” kata Alex di Jakarta, Jumat, 29 November 2024.
Ia juga mengapresiasi keterlibatan publik, menekankan bahwa pemberantasan korupsi membutuhkan dukungan dari berbagai pihak. “Peran serta masyarakat sangat penting dalam pemberantasan korupsi,” tambahnya.
Sayembara Rp8 Miliar oleh Maruarar Sirait
Sayembara ini diumumkan oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait. Dalam sebuah video yang viral di media sosial, Maruarar menjanjikan hadiah Rp8 miliar dari dana pribadinya bagi siapa saja yang berhasil menangkap Harun Masiku.
“Saya akan kasih bonus bagi yang bisa menangkap Harun Masiku, Rp8 miliar dari uang pribadi saya. Ini supaya semangat, dan tidak ada lagi yang merasa kebal hukum,” ujarnya.
Kasus Harun Masiku dan Keterlibatan Wahyu Setiawan
Harun Masiku merupakan tersangka kasus dugaan suap terkait penetapan calon anggota DPR RI periode 2019-2024 di Komisi Pemilihan Umum (KPU). Ia diduga menyuap Wahyu Setiawan, anggota KPU periode 2017-2022, yang saat ini sedang menjalani bebas bersyarat setelah divonis tujuh tahun penjara.
Pentingnya Dukungan Publik dalam Pemberantasan Korupsi
Langkah ini menunjukkan bahwa dukungan publik dapat memperkuat upaya KPK dalam menangkap buronan korupsi. Dengan adanya partisipasi aktif dari masyarakat, diharapkan tidak ada lagi koruptor yang merasa kebal hukum.
Sayembara Rp8 miliar untuk menangkap Harun Masiku menjadi simbol pentingnya kolaborasi antara pemerintah, KPK, dan masyarakat dalam memberantas korupsi. Dengan keterlibatan semua pihak, Indonesia dapat lebih efektif melawan praktik korupsi dan menegakkan keadilan.
