JurnalLugas.Com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengonfirmasi bahwa Utusan Khusus Presiden bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni, Raffi Ahmad, telah menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Saat ini, laporan tersebut masih dalam tahap verifikasi oleh KPK.
“Raffi Ahmad sudah melaporkan LHKPN-nya. Saat ini masih proses verifikasi,” ujar Budi Prasetyo, anggota Tim Juru Bicara KPK, pada Rabu, 8 Januari 2025.
Verifikasi LHKPN untuk Transparansi
Menurut Budi, proses verifikasi dilakukan untuk memastikan seluruh aset yang dimiliki Raffi Ahmad telah tercatat secara akurat dalam laporan. Langkah ini merupakan bagian dari komitmen KPK untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pejabat publik.
“Verifikasi untuk memastikan aset-asetnya sudah dimasukkan dalam laporan,” tambahnya.
KPK juga mengingatkan bahwa batas akhir penyerahan LHKPN untuk menteri, wakil menteri, kepala badan/lembaga, serta utusan khusus presiden adalah 21 Januari 2025.
Tingkat Pelaporan LHKPN Kabinet Merah Putih
Hingga saat ini, pelaporan LHKPN jajaran Kabinet Merah Putih telah mencapai 72 persen. Dari total 124 wajib lapor, sebanyak 90 orang telah menyelesaikan penyerahan laporan.
Budi menjelaskan rinciannya sebagai berikut:
- Dari 52 menteri/kepala lembaga setingkat menteri, 44 orang telah melaporkan LHKPN.
- Dari 57 wakil menteri/wakil kepala lembaga setingkat menteri, 38 orang telah menyerahkan laporan.
- Dari 15 utusan khusus/penasihat khusus/staf khusus, sebanyak 8 orang telah melaporkan LHKPN.
KPK juga membuka layanan pendampingan bagi pejabat yang menghadapi kendala dalam mengisi laporan tersebut.
Pentingnya LHKPN Sebagai Instrumen Pencegahan Korupsi
LHKPN merupakan instrumen penting dalam mencegah korupsi. Laporan ini dirancang untuk memastikan transparansi harta kekayaan para pejabat publik, sehingga masyarakat dapat ikut memantau dan mengawasi.
“Hal ini menjadi perwujudan dari pelibatan masyarakat dalam pemberantasan korupsi,” jelas Budi.
Transparansi yang dihadirkan melalui LHKPN menunjukkan keseriusan pemerintah dan KPK dalam menciptakan lingkungan pemerintahan yang bersih dan akuntabel.
Baca lebih lanjut berita lainnya hanya di JurnalLugas.Com.
