JurnalLugas.Com – Dalam upaya memperbaiki sistem pemilu di Indonesia, Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Dede Yusuf, mengusulkan sistem pemilu hybrid sebagai opsi yang dapat mengurangi persaingan berlebihan dalam internal partai politik. Menurutnya, sistem ini merupakan kombinasi antara sistem proporsional terbuka dan proporsional tertutup, yang diharapkan dapat menciptakan keseimbangan dalam proses pemilihan umum.
Sistem Pemilu Hybrid: Mengakomodasi Pilihan Masyarakat dan Partai Politik
Dede Yusuf menjelaskan bahwa penerapan sistem pemilu hybrid memungkinkan masyarakat untuk tetap memilih partai politik sekaligus memilih calon yang diusung. Dengan demikian, partai politik memiliki opsi dalam menentukan kader-kader terbaiknya untuk maju dalam pemilu.
“Sehingga dari situ partai punya opsi untuk menentukan mana kader-kader yang bisa diberikan kesempatan,” ujar Dede pada Rabu, 5 Maret 2025, usai memimpin rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan sejumlah pakar terkait revisi UU Pemilu dan UU Pilkada.
Pentingnya Pembenahan Database Daftar Pemilih Tetap (DPT)
Selain reformasi sistem pemilu, Dede Yusuf juga menyoroti perlunya pembenahan database daftar pemilih tetap (DPT). Berdasarkan data yang ia ungkapkan, terdapat lebih dari 15 juta suara tidak sah dalam pemilu sebelumnya. Angka ini menunjukkan adanya ketidakcermatan dalam proses pendataan pemilih.
Untuk mengatasi hal ini, Dede menyarankan agar dilakukan penyisiran data secara berkala, setidaknya setiap enam bulan hingga satu tahun sekali. Hal ini bertujuan untuk memastikan akurasi data pemilih dan mengurangi jumlah suara tidak sah dalam pemilu mendatang.
Mengatasi Politik Uang dalam Pemilu
Salah satu tantangan terbesar dalam sistem pemilu di Indonesia adalah maraknya praktik politik uang (money politics). Menurut Dede, banyak calon yang kurang dikenal oleh masyarakat akhirnya memilih cara transaksional untuk menarik suara pemilih.
“Terlalu banyak calon yang tidak diketahui oleh masyarakat, akhirnya berlomba-lomba menawarkan transaksional, dan ketika opsinya makin banyak, masyarakat pun akhirnya jadinya seperti milih mana yang lebih besar,” ungkapnya.
Untuk mengatasi masalah ini, ia menekankan perlunya proses perubahan yang matang dan tidak tergesa-gesa. Reformasi pemilu harus dilakukan dengan penuh perhitungan agar solusi yang diterapkan benar-benar efektif dalam jangka panjang.
Sistem pemilu hybrid bisa menjadi alternatif dalam memperbaiki mekanisme pemilu di Indonesia, terutama dalam mengurangi persaingan berlebih di internal partai politik. Namun, perubahan ini harus diiringi dengan pembenahan database DPT serta langkah konkret dalam memberantas politik uang. Dengan strategi yang tepat dan perencanaan matang, diharapkan pemilu di Indonesia dapat berjalan lebih transparan, adil, dan demokratis.
Baca berita lainnya di JurnalLugas.com.
