JurnalLugas.Com — Pemungutan Suara Ulang (PSU) dalam Pilkada 2024 kembali menjadi sorotan tajam. Peneliti dari Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Haykal, mengungkapkan bahwa berbagai permasalahan masih mewarnai proses tersebut, terutama terkait praktik politik uang dan minimnya sosialisasi dari penyelenggara pemilu.
Dalam diskusi bertajuk Dialog PHP: Pilkada Pasca-Pemungutan Suara Ulang yang digelar di Jakarta pada Sabtu, 3 Mei 2025, Haykal menilai bahwa maraknya politik uang di beberapa daerah merupakan konsekuensi langsung dari lemahnya pengawasan yang dilakukan penyelenggara pemilu.
“Menurut kami, itu adalah dampak dari pengawasan yang kurang ketat,” tegas Haykal.
Ia menambahkan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) belum menunjukkan upaya maksimal dalam mengawasi proses PSU maupun mengedukasi masyarakat. Minimnya sosialisasi, lanjut Haykal, turut menyebabkan rendahnya partisipasi warga dalam PSU.
“KPU seharusnya lebih aktif mengajak warga, apalagi karena sebagian PSU hanya dilakukan di TPS tertentu. Sosialisasi harusnya bisa lebih gencar, bahkan kalau perlu dilakukan door to door,” ujarnya.
Haykal juga menampik anggapan bahwa rendahnya tingkat kehadiran pemilih semata-mata disebabkan oleh apatisme. Menurutnya, faktor utama adalah kurangnya informasi yang sampai ke masyarakat, khususnya di tingkat akar rumput.
Ia pun mendorong agar penyelenggara pemilu lebih proaktif dalam menjangkau pemilih dan memastikan bahwa setiap warga memiliki akses informasi yang cukup terkait PSU.
Fenomena politik uang yang terus mengintai proses demokrasi lokal menjadi tantangan serius dalam mewujudkan pilkada yang bersih dan berintegritas. Tanpa pengawasan yang ketat dan edukasi yang efektif, potensi kecurangan akan terus berulang, merusak kepercayaan publik terhadap proses demokrasi.
Untuk perkembangan terkini seputar politik, hukum, dan demokrasi, kunjungi JurnalLugas.com.
