JurnalLugas.Com – Pemerintah pusat mengalokasikan anggaran jumbo mencapai Rp1.333 triliun untuk membantu masyarakat miskin dan kelompok berpenghasilan rendah melalui APBN 2025. Dana tersebut dikucurkan melalui berbagai program perlindungan sosial, pembiayaan UMKM, hingga dukungan ketahanan pangan dan energi.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, dana tersebut merupakan bagian dari belanja pemerintah pusat (BPP) yang langsung dirasakan manfaatnya oleh rakyat.
“Anggaran pemerintah pusat yang langsung dinikmati masyarakat, terutama kelompok bawah, mencapai Rp1.333 triliun untuk tahun ini,” ujarnya dalam Sarasehan Nasional Ekonomi Syariah Refleksi Kemerdekaan RI 2025 di Jakarta, Rabu (13/8/2025).
Rincian Program dan Penyaluran Dana
Menkeu memaparkan, alokasi itu mencakup beberapa program prioritas, di antaranya:
- Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan sosial sembako.
- Akses pembiayaan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
- Penyediaan layanan kesehatan dan pendidikan.
- Program ketahanan pangan dan energi nasional.
Menurut Sri Mulyani, anggaran BPP untuk tahun depan akan lebih besar.
“Dua hari lagi Presiden Prabowo akan menyampaikan untuk tahun depan, dan nilainya akan meningkat,” ucapnya.
Capaian Belanja Negara Semester I 2025
Berdasarkan data Kementerian Keuangan, realisasi belanja negara hingga semester I 2025 mencapai Rp1.407,1 triliun atau setara 38,8% dari target APBN 2025. Angka ini terdiri atas:
- BPP: Rp1.006,5 triliun
- Transfer ke Daerah (TKD): Rp400,6 triliun
Belanja negara tersebut tumbuh 0,6% secara tahunan (yoy). Sri Mulyani menegaskan, pertumbuhan ini mencerminkan langkah pemerintah menjalankan kebijakan countercyclical di tengah ketidakpastian ekonomi global dan regional.
Fokus pada Pendidikan, Kesehatan, dan UMKM
Pemerintah memprioritaskan belanja untuk mendukung target pembangunan di sektor pendidikan, kesehatan, serta penguatan ekonomi daerah. Program strategis seperti makan bergizi gratis (MBG), pemberdayaan desa, dan dukungan bagi UMKM menjadi fokus utama.
Selain itu, belanja diarahkan pada penguatan ketahanan pangan dan ketahanan energi, sejalan dengan agenda prioritas nasional.
RAPBN 2026 Disiapkan
Dalam pembahasan Rancangan APBN 2026, pemerintah dan DPR telah menyepakati kisaran belanja negara sebesar 14,19–14,83% dari PDB. Rinciannya meliputi BPP sebesar 11,41–11,94% PDB dan TKD sebesar 2,78–2,89% PDB.
Dengan alokasi yang terus meningkat, pemerintah berharap seluruh program dapat mendorong pemerataan kesejahteraan dan ketahanan ekonomi nasional, terutama bagi lapisan masyarakat paling rentan.
Selengkapnya kunjungi JurnalLugas.Com.
