JurnalLugas.Com – Ketua DPR RI Puan Maharani menggelar pertemuan penting bersama pimpinan fraksi partai politik di parlemen untuk merespons gelombang aksi demonstrasi yang terjadi di berbagai daerah selama sepekan terakhir. Agenda utama yang dibahas adalah transformasi DPR serta penyelarasan aspirasi masyarakat dengan langkah-langkah konkret di tubuh lembaga legislatif.
Pertemuan yang berlangsung di ruang rapat pimpinan DPR, kompleks parlemen Senayan, Jakarta, pada Kamis (14/9/2025), dihadiri Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Cucun Ahmad Syamsurijal, dan Saan Mustopa, serta para ketua fraksi.
Dalam keterangan resminya, Puan menegaskan perlunya pembenahan menyeluruh. “Saya baru saja memimpin urun rembuk untuk transformasi DPR. Semua ketua fraksi sepakat menghentikan tunjangan perumahan bagi anggota dan melakukan moratorium kunjungan kerja bagi anggota maupun komisi DPR,” ujarnya.
Aspirasi Rakyat Jadi Prioritas
Puan menekankan bahwa DPR harus terbuka menerima kritik dan menjadikannya bahan evaluasi. Ia memastikan, reformasi kelembagaan DPR akan berjalan serius dengan dirinya sebagai pemimpin langsung proses perubahan. “Prinsipnya, DPR akan terus berbenah. Aspirasi masyarakat adalah masukan yang membangun. Saya sendiri yang akan memimpin reformasi DPR,” kata Puan.
Sebelumnya, DPR juga telah mengundang perwakilan dari 16 organisasi mahasiswa pada Rabu (3/9/2025) untuk berdialog mengenai situasi bangsa pascademonstrasi besar yang berlangsung pada 25–31 Agustus 2025.
Permintaan Maaf DPR RI
Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, turut menyampaikan permohonan maaf kepada publik atas kekeliruan maupun kekurangan para wakil rakyat selama menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Ia menegaskan, perbaikan bukan sekadar janji.
“Permintaan maaf ini tidak cukup tanpa evaluasi dan perbaikan menyeluruh. Semua itu akan dilakukan dalam waktu sesingkat-singkatnya,” tegas Dasco.
Menurutnya, seluruh pimpinan DPR telah berkoordinasi untuk mengambil langkah nyata, termasuk mengevaluasi gaji serta tunjangan, hingga menunda berbagai kunjungan kerja baik dalam negeri maupun luar negeri.
Agenda Reformasi dan RUU Perampasan Aset
Selain menyoroti tunjangan serta perjalanan dinas, Dasco juga menyampaikan dukungan DPR terhadap pembentukan tim investigasi terkait dugaan makar. DPR juga berkomitmen mendorong percepatan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset yang selama ini menjadi tuntutan publik.
“Tuntutan pengurangan pajak juga sudah disampaikan kepada pemerintah dan akan dibahas lebih lanjut di DPR,” tambahnya.
Langkah yang ditempuh Puan Maharani dan jajaran pimpinan DPR ini dipandang sebagai sinyal perubahan menuju lembaga legislatif yang lebih transparan, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan rakyat. Namun, masyarakat kini menunggu realisasi konkret dari janji-janji reformasi yang diutarakan.
Apakah DPR benar-benar akan meninggalkan praktik lama yang kerap menuai kritik? Waktu dan konsistensi para wakil rakyat akan menjadi penentu kepercayaan publik ke depan.
Baca berita politik terkini hanya di JurnalLugas.Com
