JurnalLugas.Com — Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution menegaskan pentingnya menjaga kelancaran pembangunan di daerah kecil meski adanya kebijakan pemangkasan dana transfer dari pemerintah pusat.
Menurut Bobby, kebijakan pengurangan tersebut dikhawatirkan berdampak pada daerah dengan kemampuan keuangan terbatas. Ia mengingatkan agar pemerintah pusat tetap memberi perhatian bagi kabupaten dan kota dengan pendapatan asli daerah (PAD) yang rendah.
“Kami hanya ingin memastikan, pemotongan dana transfer ini jangan sampai membuat pembangunan di daerah kecil terhambat. Ada kabupaten yang PAD-nya kecil, tentu akan lebih berat bagi mereka,” ujar Bobby usai mendampingi Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman RI Maruarar Sirait saat meninjau rumah subsidi di Perumahan SMK Residence 2, Lubukpakam, Deli Serdang, Selasa (7/10/2025).
Ia mencontohkan Kepulauan Nias yang terdiri dari lima kabupaten/kota di Sumut Nias, Nias Selatan, Nias Utara, Nias Barat, dan Gunung Sitoli sebagai wilayah yang memiliki keterbatasan dalam sumber pendapatan daerah. Menurutnya, daerah-daerah seperti itu membutuhkan kebijakan afirmatif dari pemerintah pusat agar pembangunan tetap berlanjut.
“Daerah-daerah dengan PAD kecil, seperti Nias, butuh perhatian lebih. Kita ingin kebijakan pusat tetap berpihak pada wilayah yang kemampuan fiskalnya rendah,” tambah Bobby.
Bobby juga menyampaikan bahwa pihaknya bersama sejumlah kepala daerah telah bertemu langsung dengan Menteri Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa di Jakarta untuk membahas dampak pemangkasan tersebut. Ia menyebutkan, Pemprov Sumut mengalami pengurangan dana transfer sekitar Rp1,1 triliun pada tahun anggaran 2026.
“Pemangkasan ini cukup besar. Kami sudah sampaikan langsung ke Kemenkeu agar dampaknya tidak terlalu berat bagi daerah kecil,” jelasnya.
Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan bahwa kebijakan pemangkasan transfer daerah dilakukan untuk menyeimbangkan keuangan nasional dan memastikan penggunaan anggaran lebih efisien.
“Langkah ini bukan berarti mengurangi dukungan ke daerah. Justru kita ingin memastikan dana yang diberikan tepat sasaran dan dikelola dengan baik,” kata Purbaya saat ditemui di Gedung Keuangan Negara (GKN) Surabaya, Kamis (2/10/2025).
Ia menuturkan, meski transfer ke daerah secara nominal turun sekitar Rp200 triliun, namun total program pembangunan yang dialokasikan untuk daerah justru meningkat dari Rp900 triliun menjadi Rp1.300 triliun.
“Kalau dihitung secara keseluruhan, dana yang mengalir ke daerah malah naik. Jadi tidak benar kalau disebut anggaran daerah dikurangi,” tegasnya.
Menurut Purbaya, pemerintah pusat tetap berkomitmen memperkuat ekonomi daerah melalui efisiensi anggaran dan peningkatan program prioritas, seperti infrastruktur, pendidikan, dan layanan publik.
Berita selengkapnya dan kabar terkini lainnya kunjungi: JurnalLugas.Com
